Pada Pemilu Legislatif Lalu, Daftar Pemilih Tetap atau DPT oleh Partai Politik dinilai menjadi salah satu penyebab carut marutnya Pilleg. Hal ini dikarenakan, masih banyaknya masyarakat yang tidak bisa menyalurkan hak pilihnya, gara-gara namanya belum tercantum dalam DPT. Jadi sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana upaya KPU Kabupaten Jember, untuk memperbaiki DPT? Kemudian, bagaimana tanggapan masyarakat mengenai DPT untuk Pilpres? Lalu, bagaimuna pula tanggapan partai politik mengenai proses pemutakhiran DPT Pilleg?
Sejauh ini KPU Kabupaten Jember terus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pembenahan, terutama DPT untuk pemilu presiden. Demikian ungkapan Anggota KPU Kabupaten Jember Divisi Pemutakhiran Data Pemilih, Hannan Kukuh Ratmono.
Menurut Hannan, penyelenggara pemilu mulai dari tingkat PPS sampai KPU sudah melakukan pemutakhiran DPT Pilleg. Jika dibandingkan dengan DPT Pilleg lalu, DPT Untuk Pilrpes mengalami kenaikan signifikan yakni sebesar 38 Ribu lebih pemilih. Kenaikan ini tidak terlepas dari berbagai macam upaya kpu. Salah satunya dengan menempel DPS di masing-masing desa dan kecamatan, sehingga masyarakat bisa langsung melihat namanya, apakah sudah terdaftar atau belum.
Hanya saja kata Hannan, pihaknya juga tidak bisa menutup mata di beberapa daerah terutama di daerah pinggiran kota, tingkat partisipasi masyarakat untuk melihat DPS masih rendah.
Hannan menambahkan, kawasan selatan merupakan daerah yang paling banyak mengalami penambahan yakni antara 2 sampai 3 Ribu Pemilih, diantaranya, Ambulu, Wuluhan, Jenggawah Dan Ajung. Hanan berharap, dengan usaha ini semua masyarakat yang tidak tercover dalam DPT Pilleg, sudah terdaftar dalam DPT Pilpres, sehingga mereka bisa menggunakan hak pilihnya untuk memilih presiden.
Sementara itu, Koordinator Forum Komunikasi Anak Bangsa (FKAB) Suharyono menilai, sejauh ini usaha yang dilakukan oleh KPU, untuk memutakhirkan DPT Pilleg masih kurang maksimal, sebab di lapangan kinerja tim P2DP masih meragukan. Belum lagi persoalan keengganan petugas untuk memutakhirkan DPT. Sebab lanjut Suharyono, tidak semua petugas di masing-masing daerah melakukan pemutakhiran data pemilih. Tidak hanya itu, di beberapa daerah dirinya masih menemukan petugas yang tetap menggunakan Data Pilgub dan Pilleg.
Suharyono menambahkan, dirinya tidak yakin jika persoalan DPT ini akan tuntas pada saat pilpres mendatang. Bahkan Suharyono memprediksikan, persoalan klasik yakni masih adanya masyarakat yang tidak tercantum dalam DPT, akan tetap mencuat pada Pilpres mendatang.
Lebih jauh Suharyono menerangkan, dirinya juga melihat sosialisasi dari KPU kepada masyarakat, untuk mendatangi desa atau kelurahan masih kurang maksimal. Mestinya, sosialisasi kpu harus menyentuh langsung kepada masyarakat, seperti melalui forum-forum pengajian kegiatan Posyandu dan PKK.
Senada dengan Suharyono, Wakil Sekretaris DPC Partai Demokrat, Totok Sumianta, mengatakan pihaknya tidak yakin usaha yang dilakukan kpu sudah maksimal, sebab di lapangan masih banyak masyarakat yang enggan datang ke desa untuk melihat, apakah namanya sudah masuk DPS atau belum.
Hal ini dikarenakan lanjut Totok, sosialisasi yang dilakukan hanya dilakukan di tingkatan desa. Semestinya, KPU juga melibatkan pemerintahan paling bawah, seperti RT RW, ataupun forum-forum kegiatan keagamaan. Totok menambahkan, pantauan pihaknya di lapangan, ternyata masyarakat datang ke desa ataupun ke kelurahan, hanya untuk mengurus kepentingan administrasi. Meski lanjut Totok, DPT Pilleg mengalami kenaikan sebesar 38 ribu lebih tetap saja usaha KPU kurang maksimal.
Seandainya kata Totok, KPU melibatkan RT RW untuk mensosialisasikan DPT, dirinya yakin, DPT Pilleg akan bertambah dua kali lipat, jika dibandinhkan dengan jumlah penambahan DPT yang sekarang.
(1.534 views)