Kemarin Wakil Rakyat Jember menyampaikan tanggapan terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban, LKPJ Bupati Jember Tahun Anggaran 2008. Disamping menyampaikan tanggapan, para wakil rakyat juga menyampaikan beberapa rekomendasi kepada Pemkab Jember.
Dalam rekomendasi tersebut, ada beberapa hal yang menarik untuk kita cermati, terutama persoalan yang layanan publik yang ada di Rumah Sakit Umum Daera. Jadi sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana evaluasi wakil rakyat terhadap keberadaan RSUD Di Jember? Lalu, bagaimana pula rekomendasi wakil rakyat terhadap RSUD Di Jember? Lantas, bagaimana tanggapan pemkab jember terhadap evaluasi keberadaan RSUD Di Jember?
Banyak hal yang disoroti oleh wakil rakyat kepada RSUD Di Jember pada saat sidang parpiurna. Pembacaan tanggapan dan rekomendasi wakil rakyat, yang langsung di bacakan oleh Ketua DPRD Jember, HM Madini Farouk banyak menitik beratkan pada perbaikan pelayanan RSUD kepada masyarakat.
Menurut Gus Mamak panggilan akrab Madini Farouk, Rumah Sakit Umum Daerah sebagai lembaga pelayanan publik seharusnya memberikan pelayan optimal kepada masyarakat, namun hingga hari ini masih saja muncul keluhan mengenai pelayanan di RSUD.
Kemudian, tenaga medis dan non medis yang tidak seimbang dengan jumlah pasien. Pelayanan prima yang seharusnya diberikan oleh tenaga medis dari unsur PNS, terpaksa diberikan oleh tenaga honorer yang diangkat oleh internal RSUD. Tidak hanya itu, masih saja terdapat sarana yang belum memadai, terbukti bangunan baru di tiga RSUD yang tak kunjung dioperasikan. Terbatasnya sarana medis sehingga menimbulkan antrian panjang, untuk melakukan tindakan operasi, sehingga banyak masyarakat terpaksa beroperasi di rumah sakit swasta.
Terdapatnya masyarakat miskin yang rata-rata 50 persen menggunakan SKM, yang berarti mereka tidak terdata dalam data base. Hal ini menandakan, petugas pendataan maskin kurang maksimal.
Gus mamak menambahkan, berangkat dari persoalan itulah, DPRD Jember merekomendasikan penambahan tenaga kesehatan khususnya tenaga keperawatan, tenaga kesehatan, mengupayakan RSUD untuk segera badan layanan umum. Kemudian lanjut Gus Mamak, RSUD kedepan harus segera ada peningkatan anggaran pendampingan Jamkesmas dari APBD Jember di luar kuota yang telah ditetapkan pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan 3 RSUD.
Selanjutnya, pemkab harus segera membuat rincian jelas, tegas dan mudah dipahami mengenai keriteria masyarakat miskin, sehingga desa bisa lebih selektif dalam mengeluarkan SKM.
Sementara itu, Direktur RSUD Dokter Subandi, Dokter Yuni Ermita usai sidang parpipurna mengakui kekurangan yang selama ini masih ada di RSUD Subandi. Namun, bukan berarti pihaknya hanya diam saja, RSUD kata Dokter Yuni terus melakukan pembenahan. Semisal rekomendasi mengenai SKM, sejauh ini RSUD tidak pernah menolak keberadaan masyrakat miskin yang datang di RSUD dengan SKM. Hanya saja lanjut Dokter Yuni, persoalan utama adalah dana pendamping dari APBD yang masih sangat minim. Oleh karena itulah, RSUD mengajukan kembali anggaran untuk maskin non kuota sebesar 8,6 Milyar Rupiah.
Dokter Yuni menambahkan, mengenai belum beroperasinya bangunan baru sejauh ini tinggal tahap penyelesaian bangunan fisik saja, sebab semua peralatan medisnya sudah siap. Terkait dengan persoalan banyaknya tenaga honorer di RSUD, menurut Dokter Yuni, hal ini tidak terlepas dari mendesaknya kebutuhan RSUD Dokter Subandi untuk tenaga operasional. Meski demikian, pihaknya terus mengusulkan pengangkatan tenaga honorer ke PNS ketika ada formasi dari pemerintah.
(1.447 views)