Beberapa waktu lalu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah mulai digelontorkan oleh Pemerintah Pusat. Bantuan yang diperuntukkan untuk keluarga miskin ini, besarannya 200 Ribu Rupiah per Rumah Tangga Sasaran. Persoalannya, di beberapa daerah hampir pada saat pembagian BLT, dikabarkan diwarnai dengan potongan, kemudian banyak warga yang sudah lanjut usia pingsan gara-gara antrian yang sangat panjang. Jadi sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kondisi pembagian BLT di Jember? Kemudian, bagaimana pandangan pengamat ekonomi terhadap keberadaan program BLT?
Menurut Asisten II Bidang Ekonomi Dan Pembangunan Pemkab Jember, Edi Budi Susilo, Rumah Tangga Sasaran (RTS) untuk Program BLT di Kabupaten Jember jumlahnya mencapai 237.074, hanya saja baru 193.250 RTS yang sudah mengambil, selebihnya sebanyak 43.824 RTS masih belum mengambil BLT. Banyaknya RTS yang belum mengambil BLT, disebabkan karena mereka belum memiliki KTP. Sebab, pada program BLT tahun ini, KTP salah satu syarat untuk mengambil BLT.
Edi menambahkan, untuk mengatasi hal ini, bupati beberapa waktu lalu telah mengeluarkan keputusan berupa pembuatan KTP gratis khusus untuk warga miskin penerima BLT. Bahkan biaya administrasi yang tercantum dalam Perda di hapus.
Lebih lanjut Edi menjelaskan, meski demikian dirinya tidak bisa menutup mata, meskipun bupati telah mengeluarkan instruksi, penggratisan seluruh biaya pembuatan KTP khusus untuk keluarga miskin penerima BLT, Kenyataannya di lapangan masih ada saja pungutan-pungutan yang dilakukan oleh oknum. Mulai dengan dalih legalisir KTP, ataupun alasan lain yang sebenarnya tidak masuk akal, padahal untuk mencairkan BLT tidak dibutuhkan legalisir KTP.
Sementara itu, Ekonom Universitas Jember, Hadi Paramu menjelaskan kalau dilihat dari kacamata ekonomi, Program Bantuan Langsung Tunai merupakan kebijakan fiskal pemerintah sebagai pengganti subsidi atas kenaikan Bahan Bakar Minyak kepada Masyarakat Miskin.
Kemudian lanjut Hadi, Program BLT merupakan salah satu program pemerintah untuk menggairahkan perekonomian nasional, terutama perekonomian keluarga masyarakat miskin dengan harapan dapat meningkatkan daya beli masyarakat lebih tinggi.
Mengenai besaran BLT sebanyak 200 Ribu Rupiah, menurut Hadi, bisa jadi memenuhi kebutuhan, bisa jadi tidak. Sebab, masing kebutuhan RTS penerima BLT berbeda. Hanya saja kata dia, jika melihat kebutuhan hidup layak dengan ukuran UMK Jember, besaran BLT tidak akan cukup untuk kebutuhan satu bulan.
Hadi menambahkan, kedepan pemerintah harus mengevaluasi program BLT, sebab keberadaan BLT sebenarnya mengakibatkan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Yang lebih penting, pemerintah segera mengalihkan program BLT kepada program yang lebih produktif dan mengarah pada kemandirian penerima BLT, seperti program kewirausahaan yang nantinya akan menumbuhkan kemandirian masyarakat.
Jika masyarakat selalu dibuat ketergantungan kepada bantuan pemerintah, tanpa ada upaya untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya melalui program kemandirian, Hadi yakin kondisi perekonomian bangsa ini tidak akan pernah berkembang.
(1.639 views)