Akibat Seluruh PPS Walkout, Rencana Penghitungan Ulang Di Bangsalsari Deadlock

Rencana penghitungan ulang perolehan suara PDI-P di kecamatan Bangsalsari berjalan ricuh. Semua PPS yang dihadirkan di pendopo kecamatan Bangsalsari memilih walkout, sehingga rencana penghitungan ulang mengalami deadlock. Bahkan saksi PDI-P sendiri merupakan orang pertama yang meninggalkan ruangan.

Ketua Bapilu DPC PDI-P Jember Yusuf Iskandar menuturkan, yang terjadi di Bangsalsari sebenarnya dugaan pergeseran suara caleg di internal PDI-P. Apapun hasilnya sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara partai. Namun Yusuf menilai kroscek ini perlu dilakukan karena menyangkut nasib seseorang yang notabene kader PDI-P. Apapun hasilnya kebenaran tetap harus diungkap.

Yusuf mengaku belum tahu langkah selanjutnya yang akan diambil, pasca deadlocknya pertemuan di Bangsalsari ini. Sebab hasil pertemuan ini akan dilaporkan ke DPC PDI-P Jember termasuk prilaku saksi partai, untuk diplenokan di DPC.

Ketua Panwaskab Agung Purwanto menerangkan, atas pengaduan DPC PDI-P pihaknya melakukan kroscek C-1 yang dimiliki panwas. Dan hasilnya memang terdapat selisih suara. Karena itulah panwas merekomendasikan kepada KPUD untuk melakukan kroscek ulang khusus untuk PDI-P.

Sebenarnya lanjut Agung, meski PPS keberatan untuk dilakukan kroscek ulang membuka kotak suara, KPUD sebagai lembaga diatasnya memiliki otoritas untuk melakukan kroscek data. Namun kembali lagi karena ini berada di wilayah kerja KPU, Agung tidak bisa mengintervensinya.

Sementara anggota KPUD Jember Hanan Kukuh Ratmono yang juga hadir di pendopo Bangsalsari saat dikonfirmasi menerangkan, atas dasar disposisi ketua KPUD Jember Sudarisman, dirinya ditugaskan hadir di Bangsalsari untuk kroscek ke PPS, apakah benar ada permasalahan. Dan ternyata 11 orang PPS mengaku tidak ada masalah. Hasil inilah yang selanjutnya akan dilaporkan kepada ketua KPUD, untuk dibahas dalam pleno KPUD Jember.

Jika tadinya  kroscek jadi dilakukan dan hasilnya memang terjadi kesalahan hitung lanjut Hanan, tanpa melalui Mahkamah Konstitusi KPUD bisa merekomendasikan revisi perolehan suara, seperti yang terjadi di kabupaten Lumajang. Namun apakah selanjutnya akan dilakukan kroscek di KPUD atau ada pertemuan lanjutan dengan PPS, Hanan mengaku masih menunggu hasil pleno KPUD.

(698 views)
Tag: