Jika tidak mundur dari jadwal semula, Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, akan diselenggarakan tanggal 8 Juli mendatang. Namun yang menjadi persoalan, apakah Daftar Pemilih Tetap atau DPT, yang selalu disebut-sebut oleh beberapa partai politik masih amburadul sudah divalidasi oleh Kpu Kabupaten Jember? Kemudian, bagaimana tanggapan partai politik dan wakil rakyat terkait dengan DPT untuk pilpres?
Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilu Legislatif 2009, masih menjadi perbincangan sebagian besar politisi di pelosok negeri ini. Pasalnya, sebagian besar partai politik menilai DPT untuk pilleg amburadul. Menurut Anggota KPU Kabupaten Jember, Hannan Kukuh Ratmono, untuk menghadapi Pemilu Presiden 8 Juli mendatang, pihaknya akan melakukan validasi ulang terkait persoalan DPT pilleg. Validasi ini didasarkan atas rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jember tentang amburadulnya DPT.
Hannan menambahkan, validasi data pemilih untuk Pilpres dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, atau PD2P dan dilakukan melalui sistem Door To Door atau rumah ke rumah. Dengan sistem seperti ini lanjut Hannan, pihaknya berharap agar tidak ada lagi Warga Jember yang sudah masuk kategori pemilih tidak tercantum dalam DPT.
Lebih lanjut Hannan menjelaskan, rencananya setelah melakukan validasi pemilih Kpu Kabupaten Jember akan mengumunkan di setiap TPS. Pasalnya bisa jadi jarak tempuh antara rumah penduduk dengan PPS jauh. Beda halnya kata Hannan, ketika DPS ini akan diumumkan di Per TPS maka jarak rumah penduduk tidak telalu jauh, Sehingga penduduk bisa langsung mengetahui, apakah dia sudah terdaftar dalm DPS atau belum. Kemudian diharapkan, setelah DPS di pampang di TPS akan ada masukan dari masyarakat sehingga bisa langsung diperbaiki.
Sementa itu, anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa, Lukman Yasir mengatakan ada dua hal ketika melihat validasi pemilih untuk pilpres mendatang. Pertama, validasi tersebut merupakan suatu kemajuan, pasalnya, KPU berusaha terus memperbaiki daftar pemilih, yang beberapa waktu lalu dinilai amburadul.
Disisi lain lanjut lukman, validasi pemilih yang dilakukan oleh KPU menunjukkan bentuk pengakuan bahwa Daftar Pemilih Tetap pada pemilu lalu benar-benar amburadul, pasalnya dalam waktu yang bersamaan ada dua standar pemilih yang tidak sama. Lukman menambahkan, dirinya khawatir jika pada waktu yang bersamaan, yakni pilleg dan pilpres ada dua standar pemilih yang tidak sama, akan muncul asumsi miring di tingkatan masyarakat.
Seharusnya lanjut Lukman, persoalan DPT ini diselesaikan pada pilleg lalu, padahal hampir sebagian besar masyarakat sudah mengetahui, DPT pada pilleg lalu hampir bisa dipastikan amburadul. Lukman juga berharap agar persoalan daftar pemilih ini tidak terjadi di masa yang akan dating, sebab persoalan ini merupakan hal paling substnsi dalam setiap pelaksanaan pemilu.
Di tempat terpisah, Ketua Komisi A DPRD Jember, Abdul Ghafur mengatakan, langkah KPU untuk menvalidasi data pemilih untuk pilpres merupakan sesuatu yang patut diapresiasi. Hanya saja lanjut Ghafur, dalam proses validasi data tersebut, KPU harus bersungguh untuk memperbaikinya. Sebab persoalan DPT ini sudah menjadi persoalan nasional. Ghafur yakin, jika validasi ini dilakukan dengan sungguh-sungguh maka akan menjawab keraguan dan kegamangan masyarakt terhadap kinerja KPU terutama persoalan DPT ini.
(1.159 views)