Nasib Oprasional Lapter Notohadinegoro Yang Tak Kunjung Jelas

Sejak berakhirnya kontrak antara Pemkab Jember dengan maskapai penerbangan Tri M-G Air Lines, nasib Lapter Notohadinegoro hingga saat ini belum juga jelas. Kemudian, kapan akan ada penerbangan lagi juga belum jelas. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apa penyebab belum beroperasinya lapter? Kemudian, bagaimana upaya pemkab untuk mengatasi persoalan ini? Lalu, bagaimana pula sikap wakil rakyat?

 

Menurut Pengamat Ekonomi Universitas Jember, Hadi Paramu, keberadaan lapangan terbang di Kabupaten Jember, sebenarnya berpotensi untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, sebab, lapter berpotensi menarik investor untuk menanamkan modalnya di Jember.

 

Menurut Hadi, panggilan akrab Hadi Paramu, keberadaan Lapter Notohadinegoro ibaratkan pintu Gerbang Perekonomian bagi Jember, Sebab jarak dari kota besar seperti Surabaya Ke Jember atau sebaliknya, bisa ditempuh dengan cepat hanya sekitar 30 Menit. Hanya saja lanjut Hadi, pemkab juga harus mempunyai skala prioritas. Khususnya dari sudut pandang ekonomi,  yakni invstasi yang ditanamkan oleh pemkab untuk runway dan infrasutruktur lapter, bisa cepat tergantikan oleh pendapatan oprasional lapter.

 

Di samping itu, Hadi berharap agar Lapter Notohadinegoro segera di oprasikan, sebab dirinya yakin dengan adanya lapter, Perekonomian Jember bisa meningkat. Kemudian kata dia, sayang sekali jika fasilitas yang sudah ada, tidak dimanfaatkan dan dibiarkan begitu saja.

 

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Jember, Sunarsono mengatakan, persoalan operasi Lapter Notohadinegoro, tinggal menunggu tender maskpai penerbangan. Namun apakah sistem sewa atau sistem kerja sama, akan ditentukan saat pendaftaran peserta tender. Namun prinsip dasarnya kata Sunarsono, saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

 

Dikatakan, karena proses maskapai harus melalui tender, maka dipastikan target oprasional lapter yang semestinya awal bulan April, kembali harus mundur. Meski demikian kata dia, sejauh ini Dishub sedang mempersiapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh maskapai, yang akan mendaftar proses tender. Hanya saja, mengenai syarat-syaratnya Dishub sedang konsultasi dengan BPKP.

 

Sunarsono menambahkan, Dishub menargetkan persoalan tender maskapai paling lambat selesai akhir tahun ini, sehingga lapter bisa segera beroperasi kembali. Mengenai infrastruktur di lapter, sejauh ini tidak ada persoalan bahkan untuk tahun ini kata Sunarsono, mobil pemadam kebakaran sudah tersedia.

 

Di konfirmasi terpisah, Ketua Komisi C DPRD Jember, Heri Budi Hermawan menuturkan, sebenarnya DPRD sudah menargetkan lapter harus beroperasi kembali pada awal bulan april tahun ini. Namun lanjut Heri, jika target tersebut tidak terpenuhi maka Dprd Jember melalui Komisi C, akan memanggil Dishub untuk meminta pertanggung jawaban mengapa target tersebut meleset.

 

Heri menambahkan, untuk tahun 2009 anggaran lapter bertambah dari sebelumnya, tahun ini Pemkab menyediakan anggaran untuk oprasional bandara sebesar 11 Miliar. Meski demikian lanjut Heri, operasional Lapter Notohadonegoro, tidak pernah menguntungkan secara financial. Namun yang paling penting, dengan diperasionalkannya lapter,  muncul harapan yakni pembangunan ekonomi di kota tembakau bisa bekembang dengan pesat.

(1.402 views)
Tag: