Tidak Dipublikasikannya DPT Dinilai Rawan Menyebabkan Jual Beli Suara

Belum dipublikasikannya daftar pemilih tetap atau DPT hingga hari ini, dinilai sangat rawan terjadinya jual beli suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Sebab kuat indikasi terjadi penggelembungan jumlah DPT hingga 30 persen. Hal ini disampaikan Sekjen DPP PKNU Idham Kholid ketika memberikan pembekalan caleg dapil Jatim IV, kabupaten Lumajang dan Jember Kamis siang.

Menurut Idham, berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah DPT merupakan dokumen public. Sehingga tidak beralasan jika KPU mencoba menyembunyikannya dari publik. persoalan manipulasi DPT ini lanjut Idham bukan hanya di temukan oleh PKNU. Tetapi partai-partai lain seperti PDI-P, PDP, PMB dan HANURA juga mendapatkan data yang sama.

Karena itulah saat ini ditingkat pusat terbentuk poros penegak kebenaran atau PPK, yang beranggotakan 9 partai peserta pemilu. PPK sudah menemui ketua KPU pusat agar segera membenai DPT yang ada. Idham menyayangkan lambannya kinerja KPU, yang hingga hari ini belum melakukan penyempurnaan DPT, padahal pemilu sudah tinggal beberapa hari lagi. Bahkan logistik pemilu sudah didistribusikan.

Sementara anggota MPR Khofifah Indar Parawansa mengatakan, sebenarnya aturan membenarkan di bentuknya dewan kehormatan KPU, yang bisa mengawasi kinerja KPU. Sayangnya dewan kehormatan ini tidak pernah di bentuk. Sehingga seolah-olah KPU bisa berbuat semaunya sendiri.

Jika terjadi kesalahan sampai diatas 20 persen menurut Khofifah, ada dua kemungkinan. Sengaja dilakukan atau tidak sengaja dilakukan. Tetapi jika memang tidak sengaja, perlu dipertanyakan kinerja pemerintah saat ini. Bagaimana proses alokasi anggaran sampai terjadi kesalahan hingga sebanyak itu. Yang sangat mungkin menurut khofifah, kesalahan ini merupakan grand design yang dilakukan oleh orang yang sama. Sebab modusnya mulai di tingkat pusat hingga di daerah sama.

(940 views)
Tags: