Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni mendesak pemkab Jember segera melakukan komunikasi dengan Kemenkeu, terkait kebutuhan anggaran gaji ASN. Sebab Anggaran tersebut sangat membebani keuangan daerah,sehingga justru menghambat proses pembangunan.

Tabroni menjelaskan, memang persoalan gaji ASN yang mengikuti seleksi tahun 2021 ini sudah dibahas dalam Rencana APBD 2022 lalu, yang solusinya sementara diambilkan dari pengurangan anggaran kegiatan di seluruh OPD.

Seharusnya lanjut Tabroni, bupati dapat segera melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini kemenkeu. Karena kebutuhan gaji ASN ini sangat besar dan membebani daerah, jika tidak segera dikomunikasikan pasti akan berdampak terhadap lambatnya pembangunan. Padahal tahun 2022 nanti kemungkinan juga ada rekrutment CPNS baru lagi, sehingga kembali menambah beban daerah.

Lebih jauh Tabroni menjelaskan, solusi untuk menutup kebutuhan gaji ASN ini sebenarnya tidak hanya bisa dilakukan dengan cara mengurangi anggaran kegiatan OPD. Pemkab juga harus mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yang saat ini nilainya masih sangat kecil, yakni di kisaran 50 sampai 100 milyar. Angka tersebut menurut Tabroni tidak seimbang dengan pengeluaran untuk gaji pegawai.

(541 views)