Seluruh kepala OPD termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD, tidak tahu saat ini sejauhmana proses usulan perkada pengganti APBD Jember. Padahal tanpa APBD atau perkada, sama sekali tidak ada anggaran yang bisa digunakan.
Wakil ketua DPRD Jember Ahmad Halim menjelaskan, Gubernur meminta pemkab Jember segera mengirimkan perkada yang sudah direvisi, karena sangat berdampak terhadap pelayanan publik. Sayangnya selama ini banyak sekali perintah gubernur maupun pemerintah pusat, yang tidak dilaksanakan oleh pemkab Jember.
Bahkan terkait revisi perkada pasca usulan perkada awal ditolak oleh gubernur, seluruh OPD dibawah bupati termasuk kepala BPKAD sendiri, mengaku juga tidak tahu proses pembahasan revisi perkada tersebut sampai dimana.
Tidak adanya perda APBD dan Perkada menurut Halim, sangat berdampak terhadap pelayanan publik di kabupaten Jember. Diantarabya yang sudah sangat terlihat saat ini, truk pengangkut sampah tidak memiliki anggaran untuk membeli BBM. Selain itu puluhan ribu ASN di Jember sampai detik ini juga belum menerima gaji.
Sementara kepala BPKAD Yuliana Harimurti mengatakan dirinya hanya tahu bahwa saat ini terjadi kendala tehnis terhadap sistem, sehingga menu perkada belum bisa diakses. Yuliana berharap perkada Jember bisa terselesaikan sebelum memasuki bulan Februari.
(767 views)