Pimpinan DPRD Jember Pertanyakan Protap Penanganan Covid-19 di Jember

Wakil ketua DPRD Jember Ahmad Halim minta bupati Jember Faida menjelaskan kepada masyarakat, apakah penggunaan JSG sebagai tempat karantina ODR dan ODP sudah sesuai dengan protap yang dikeluarkan kementerian kesehatan. Jangan sampai penanganan yang dilakukan di Jember justru berdampak negatif terhadap masyarakat.

Saat ini menurur Halim, pemerintah pusat dan provinsi fokus pengadaan alat pelindung diri atau APD, serta sosialisasi cara mencegah penyebaran virus corona. Namun pemkab Jember justru sibuk menyiapkan lokasi karantina ODR dan ODP pertama didunia, yang sebenarnya tidak ada dalam protokol penanganan covid-19.

JIka merujuk pada prorokol kemenkes, karantina hanya dilakukan kepada pasien dalam pengawasan atau PDP, sedangkan untuk pasien positif diberlakukan isolasi. Sementara ODR dan ODP berada di rumah masing-masing dengan mengurangi kontak dengan banyak orang.

JIka memang akan memberlakukan karantina lanjut halim, pemkab juga memiliki aset yang dirasa lebih layak seperti hotel kebon agung dan rembangan yang saat ini operasionalnya ditutup sementara, daripada memakai JSG yang juga digunakan sebagai kantor pemuda dan olahraga. Halim berharap posko karantina tidak hanya sekedar digunakan untuk pencitraan bupati.

Halim menyarankan sebaiknya pemkab Jember segera melakukan pengadaan alat pelindung diri atau APD bagi tenaga medis, seperti yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan provinsi.

(88 views)