DPRD Minta PKH Jangan Jadi Alat Politik

Komisi D DPRD Jember akan melakukan pengawasan kepada Pendamping Keluarga Harapan atau PKH, agar menjelang pilkada 2020 ini tidak dipolitisasi oleh kepentingan kelompok tertentu.

Anggota Komisi D DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo melalui Dinas Sosial, minta agar kinerja pendamping PKH lebih diawasi. Sebab dirinya melihat gejala PKH seperti partai baru, yang terkesan tendensius terhadap salahsatu bakal calon tertentu.

Saat ini lanjut Ardi, di Kabupaten Jember tercatat sekitar 157 ribu masyarakat penerima PKH, namun sejauh ini baru 101 ribu yang sudah menerima bantuan. Hal ini harus menjadi perhatian Dinsos, bagaimana kemudian nasib 56 ribu lainnya yang sampai detik ini belum menerima.

Untuk itu dalam waktu dekat menurut Ardi, Komisi D DPRD Jember akan melakukan random sampling kinerja pendamping PKH dilapangan. Diharapkan pendamping PKH tetap menjadi pekerja sosial, bukan pekerja politik untuk bakal calon tertentu seperti bakal calon perseorangan.

(75 views)