Tolak Omnibus Law Ratusan Anggota Sarbumusi Gelar Unjukrasa Di Depan Pendopo dan DPRD

 

Ratusan anggota Serikat Burh Muslim Indonesia Sarbumusi Jember, Rabu siang, menggelar aksi unjuk rasa di Depan Pendopo Wahyawibawagraha dan DPRD Jember. Selain menagih penyelesaian persoalan pemutusan hubungan kerja atau PHK 22 buruh di perusahaan M-Point, mereka juga menyatakan menolak Omnibus Law atau undang-undang sapu jagat.

Dalam sejumlah poster dan orasi yang disampaikan oleh sejumlah perwakilan massa, mereka menyatakan bahwa Omnibus Law sama sekali tidak berpihak kepada buruh, bahkan dapat mereduksi kesejahteraan buruh. Mereka juga kembali menagih janji terkait penyelesaian persoalan phk 22 buruh perusahaan M-Point yang hingga saat ini belum ada kejelasakan. Bahkan mereka juga mendesak pemerintah agar melakukan tindakan terhadap perusahaan yang membayar buruh di bawah upah minumum.

Bupati Jember Faida saat menemui peserta aksi menyampaikan apresiasi kepada Sarbumusi Jember, yang hingga saat ini masih terus konsisten memperjuangkan nasib para buruh. Faida juga mengapresiasi dalam setiap aksi unjuk rasa yang dilakukan sarbumusi tidak pernah ada tindakan anarkis.

Terkait persoalan PHK 22 buruh oleh perusahaan M-Point lanjut Faida, pihaknya juga ikut menyayangkan tidak tidak adanya itikad baik dari pihak perusahaan M-Point, saat dipanggil oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jember. Meski demikian Faida meminta agar Sarbumusi bisa menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Faida memastikan tanggal 24 Ferbruari mendatang akan dilakukan gelar perkara hubungan industrial dengan pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur selaku pihak yang berwenang.

(48 views)