Hak Interpelasi dan Angket Tidak Harus Dilakukan Berurutan

Penggunaan hak interpelasi dan angket tidak harus berurutan. Dengan demikian DPRD bebas memilih untuk menggunakan hak interpelasi terlebih dahulu, atau langsung hak angket. Demikian disampaikan pengamat kebijakan publik universitas Jember Hermanto Rohman.

Hermanto menjelaskan, Hak interpelasi merupakan hak bertanya legislatif kepada eksekutif. Sedangkan hak angket levelnya tidak sekedar bertanya tetapi sudah pada tahap penyidikan atau pendalaman. Dewan bebas memilih akan menggunakan hak interpelasi atau hak angket tanpa harus berurutan.

Tentu saja dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat masing-masing. Jika persoalan yang terjadi dirasa cukup dengan penjelasan bupati, dewan cukup menggunakan hak interpelasi. Namun jika persoalan yang dihadapi cukup fatal, dewan bisa langsung menggunakan hak angket.

Sebelumnya DPRD Jember berencana menggunakan hak dewan terkait tidak adanya formasi CPNS 2019 untuk kabupaten Jember, karena OPD terkait tidak bersedia hadir saat diminta klarifikasi oleh komisi A. Sejumlah fraksi mengusulkan penggunaan hak interpelasi, sedangkan PKB dan PPP mengusulkan labgsung menggunakan Hak angket.

(72 views)