Rekanan Dinkes Yang Belum Terbayar Harus Sabar Menunggu P-APBD 2019

Keuangan proyek Dinas Kesehatan yang belum dicairkan hingga akhir tahun anggaran, dianggap hutang Pemkab kepada pihak ketiga yang baru bisa dicairkan dalam Perubahan APBD 2019 mendatang. Demikian disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Jember Hermanto Kamis siang.

Hermanto menjelaskan, dalam aturan pengelolaan keuangan negara harusnya kegiatan dan pembayaran harus tuntas sebelum tahun anggaran berakhir. Jika melewati tahun anggaran, uang tersebut kembali masuk ke kas negara dan terkunci.

Dengan kondisi seperti Dinas Kesehatan Jember ini, bisa dianggap hutang Pemkab kepada rekanan yang harus dianggarkan lagi dalam Perubahan APBD 2019. Sebab dalam APBD 2019 awal yang sudah di tetapkan November 2018 lalu, belum direncanakan pembayaran hutang kepada pihak ketiga, sehingga uangnya akan masuk sebagai silpa.

Jika melihat mekanisme pengerjaan proyek pemerintah selama ini, biasanya tidak ada konsekuensi jika Pemkab terlambat membayar kepada rekanan yang sudah menyelesaikan pekerjaannya. Yang ada hanya sanksi denda permil, jika rekanan terlambat menyelesaikan pekerjaannya.

Diberitakan sebelumnya 70 lebih rekanan Dinas Kesehatan yang sudah menyelesaikan pekerjaannya per tanggal 17 desember lalu, hingga saat ini belum dibayar. Hal ini terjadi akibat Dinas Kesehatan terlambat menyelesaikan administrasi pencairan. Akibatnya rekanan yang meminjam dana perbankan terancam harus menanggung denda keterlambatan pelunasan.

Sebelumnya diberitakan sekitar 70 rekanan lebih rekanan datangi kantor Dinkes, mereka mempertanyakan belum cairnya anggaran proyek pembangunan fisik Dinas Kesehatan yang belum cair, padahal seluruh pengerjaan proyek sudah selesai 100 persen.

(161 views)