KPI dan Polri Segera Tertibkan Lembaga Penyiaran Tak Berijin

WHITE

Komisi Penyiaran Indonesia bersama kepolisian akan segera melakukan penertiban lembaga penyiaran ilegal, yang saat ini cukup banyak beroperasi. Hal ini dilakukan setelah awal Februari lalu dilakukan penandatanganan  MoU antara KPI dengan Kapolri di Mercure Hotel Jakarta.

Komisioner KPI Jawa Timur Nurellya Anggraeni mengatakan, pasca ditandatanganinya nota kesepahaman oleh Ketua KPI Pusat dan Kapolri, dalam waktu dekat akan ditindaklanjuti penandatanganan MoU oleh KPI Jatim bersama Kapolda Jawa Timur. Diharapkan pasca penandatanganan MoU tersebut, segera ditindaklanjuti dengan dilakukannya penertiban lembaga penyiaran tak berijin di tingkat Kabupaten dan Kota.

Elly menilai upaya penertiban lembaga penyiaran ilegal khususnya televisi berlangganan bekerjasama dengan kepolisian, dapat berjalan efektif. Sebab kepolisian memiliki perangkat hingga di tingkat Kecamatan, sementara KPI sendiri hanya memiliki perangkat sampai di tingkat Propinsi. Kedepan Elly berharap pemilik lembaga penyiaran berlangganan atau LPB, terlebih dahulu menyelesaikan perijinannya sebelum beroperasi, sehingga tidak sampai harus berurusan dengan penegak hukum.

Sebelumnya KPI pusat melakukan penandatanganan MoU bersama Kapolri, untuk melakukan upaya hukum terhadap lembaga penyiaran tak berijin yang akhir-akhir ini semakin marak. Kapolri Jendral Tito Carnavian berharap, media yang memiliki peran sangat penting dapat menyajikan berita-berita yang menenangkan dan menyejukkan masyarakat, terlebih disaat mejelang pilkada serentak saat ini.

Tito juga berharap media mainstream dapat berperan aktif memerangi penyebaran berita bohong atau hoax, yang banyak beredar di media sosial dan berpotensi memicu terjadinya konflik di masyarakat.

(79 views)