Pakar Hukum Tata Usaha Negara Nilai Surat Penugasan GTT-PTT Cacat Hukum

WHITE

Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Jember Adam Muhsi menilai, Surat Penugasan GTT-PTT yang diserahkan beberapa waktu lalu cacat hukum. ebab surat penugasan tersebeut di tandatangani oleh PLT kadispendik, yang mestinya tidak berwenang.

Menurut Adam, dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan juga Surat Kepala BKN tahun 2016 jelas menyebutkan, bahwa pejabat PLT tidak berwenang mengambil kebijakan bersifat strategis, yang berakibat terhadap perubahan status hukum pada organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran.

Sehingga dengan demikian seharusnya PLT Kadispendik Jember tidak berwenang menandatangani Surat Penugasan untuk GTT-PTT, karena surat tersebut akan berdampak kepada alokasi anggaran dana BOS di setiap sekolah.

Adam menilai keabsahan surat tersebut bisa dibatalkan secara hukum melalui Pengadilan, jika nantinya ada yang mengajukan gugatan atas keabsahan surat tersebut.

(147 views)