Legalitas Surat Tugas GTT-PTT Dipertanyakan

WHITE

PGRI Jember pertanyakan keabsahan Surat Tugas yang diberikan kepada GTT-PTT oleh Pemkab Jember pekan lalu. PGRI menilai ada sejumlah kejanggalan dalam surat tersebut.

Ketua PGRI Jember Supriyono menyebutkan, Surat Penugasan yang diberikan kepada GTT-PTT itu ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Kadispendik, yang mestinya sesuai aturan PLT tidak berwenang mengeluarkan keputusan strategis, apalagi surat ini akan menjadi dasar untuk mencairkan honor.

Kejanggalan berikutnya lanjut Supriyono, dalam Surat Penugasan itu menyebutkan, masa berlaku surat terhitung tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2017. Tetapi surat di tetapkan tanggal 4 Januari 2018, dan di serahkan di bulan Februari. Artinya sebenarnya surat yang diberikan kepada GTT-PTT tersebut sudah kadaluarsa.

Supri khawatir jika surat tersebut digunakan untuk mencairkan honor GTT-PTT, justru akan menimbulkan persoalan hukum dibelakang hari. Untuk itu Supriyono mendesak Pemkab Jember merevisi Surat Penugasan GTT-PTT tersebut.

(128 views)