Perjuangan GTT-PTT Untuk Mendapatkan Surat Penugasan dari Jalur Parlemen Menemui Jalan Buntu

Setelah sekian lama berjuang untuk mendapatkan SK Penugasan GTT-PTT melalui jalur Parlemen, upaya PGRI menemui jalan buntu akibat berkali-kali Eksekutif mangkir, atas undangan hearing yang dilayangkan DPRD Jember.

Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaedi saat menemui perwakilan PGRI Selasa siang mengatakan, segala upaya sudah dilakukan oleh DPRD Jember, agar nasib GTT-PTT segera mendapat kejelasan dari Pemkab. Namun hingga batas akhir hari ini, Eksekutif selalu saja mangkir.

Akibatnya persoalan Surat Penugasan GTT-PTT yang menjadi dasar untuk mencairkan honor yang bersumber dari dana BOS, tidak mendapatkan kejelasan. Karena itu Ayub meminta maaf kepada PGRI dan Ribuan GTT-PTT, dan menyerahkan sepenuhnya PGRI mengambil langkah di luar Parlemen untuk berjuang.

Sementara Ketua PGRI Jember Supriyono, menyampaikan terima kasih atas upaya yang sudah dilakukan DPRD Jember untuk memperjuangkan nasib GTT-PTT. Supriyono menyadari DPRD memiliki batas kewenangan, karena memang SK Penugasan harusnya di keluarkan dan di tandatangani oleh Bupati.

Supriyono juga minta GTT-PTT bersabar, karena PGRI akan berupaya mengadukan persoalan ini kepada Gubernur selaku kepanjangan Pemerintah Pusat. Jika upaya tersebut juga tidak berhasil, PGRI tidak akan menghalangi lagi keinginan Ribuan GTT-PTT, untuk melakukan aksi mogok masal kedua dengan waktu yang lebih lama dari sebelumnya.

(222 views)
Tags: