Transaksi Non Tunai Akan Diberlakukan di Seluruh Instansi Pemerintah Propinsi dan Kabupaten

Sistem pembayaran non tunai, tahun 2018 mendatang rencananya akan mulai diberlakukan secara bertahap, di seluruh Propinsi dan Kabupaten. Hal ini sudah disepakati antara Bank Indonesia bersama Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu.

Deputi Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Apep Mukhamad Komara menjelaskan, kesepakatan antara Bank Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri ini, merupakan upaya untuk mempercepat Gerakan Nasional Non Tunai atau GNNT, yang sudah dimulai sejak tahun 2014 lalu.

Hingga saat ini lanjut Apep, ada 12 Pemerintah Tingkat Provinsi dan Kabupaten yang menyatakan sudah siap memberlakukan transaski non tunai. Di antaranya Pemprov Mataram, Pemprov Yogyakarta, Pemprov Jawa Timur, dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dengan pemberlakuan transaksi non tunai menurut apep, dapat membantu mengontrol dan mengawasi anggaran pemerintah.

Lebih jauh Apep menjelaskan, Gerakan Nasional Non Tunai di lingkungan pemerintahan ini, juga mendapat dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, karena dinilai sangat membantu dalam proses audit jika nanti ditemukan indikasi terjadinya masalah keuangan.

(41 views)