Belum Ditandatanganinya Perkada Hak dan Protokoler DPRD Berpotensi Memperuncing Hubungan Eksekutif Legislatif

Pakar Hukum Universitas Jember Nurul Ghufron khawatir, belum dikeluarkannya Perkada tentang Hak Protokoler DPRD, dapat memperuncing hubungan antara Legislatif dan Eksekutif. Apalagi persoalan ini berpotensi berlanjut pada gugatan Tata Usaha Negara.

Menurut Gufron, sudah menjadi kewajiban bagi setiap Kepala Daerah, untuk menerbitkan Perkada tentang Hak dan Protokoler DPRD, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017. Apalagi Perda sebagai payung hukum Perkada juga sudah lama disahkan.

Selama Perkada ini belum dikeluarkan oleh Kepada Daerah, maka seluruh hak-hak Anggota Dewan seperti gaji dan tunjangan tidak bisa diberikan. Menurut Ghufron jelas persoalan ini dapat memperuncing hubungan antara Eksekutif dan Legislatif,, lebih parah lagi DPRD bisa mengajukan gugatan PTUN terhadap Bupati.

Meski demikian lanjut Gufron, bukan berarti hak-hak Dewan hangus akibat belum adanya Perkada. Semisal Perkada baru ditandatangani oleh Bupati di tahun berikutnya, Anggota Dewan tetap akan menerima rapelan terhitung sejak bulan Desember ini.

Diberitakan sebelumnya, meski Perda tentang Hak dan Protokoler DPRD yang merupakan turunan PP 18 Tahun 2018 sudah disahkan bulan Agustus lalu, hingga saat ini Peraturan Kepala Daerah atau Perkada tentang Hak dan Protokoler DPRD belum di tandatangani oleh Bupati. Akibatnya 50 orang Anggota DPRD Jember, terhitung sejak 1 Desember kemarin tidak bisa mendapatkan hak-haknya.

(71 views)