Legislator Hanura Desak Inspektorat Sangsi Tegas Pembangkangan Terhadap PLT Sekkab

Anggota Badan Anggaran DPRD Jember dari Fraksi Hanura Demokrat Isa Mahdi, desak Inspektorat jatuhkan sangsi terhadap Kepala OPD, yang melakukan pembangkangan terhadap perintah Sekretaris Kabupaten, karena sudah masuk kategori pelanggaran berat.

Kepada sejumlah wartawan Isa menjelaskan, jabatan Sekda merupakan tingkat PNS tertinggi di birokrasi Pemkab Jember. Sehingga tidak etis jika setingkat Kepala OPD yang secara struktural dibawah Sekkab, melakukan pembangkangan apalagi dalam forum resmi Pembahasan KUA PPAS P-APBD.

Jika dalam jajaran militer dan kepolisian lanjut Isa, pelanggaran semacam ini bisa disebut ARIS atau Pelanggaran Berat. Bahkan sangsinya pun tidak main-main, mulai dari penundaan kenaikan pangkat selama 8 periode, hingga yang terberat berupa sangsi pemecatan dengan tidak hormat.

Sebagai salah satu legislator partai pengusung lanjut Isa, dirinya mendesak Inspektorat menindak tegas PLT Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya, yang dalam rapat Pembahasan KUA PPAS kemarin menolak perintah PLT Sekkab untuk melakukan paparan progam kegiatannya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas PRKP dan Cipta Karya Yesiana Arifah, menolak perintah PLT Sekkab Mirfano untuk memberikan paparan kepada Badan Anggaran DPRD Jember. Yesi beralasan dirinya bukan Anggota Tim Anggaran, dan tidak ada hubungan dengan Badan Anggaran DPRD. Sehingga jika dibutuhkan penjelasan, dirinya hanya akan menjelaskannya kepada Tim Anggaran Pemkab.

(356 views)