Gubernur Diminta Tegur Kepala Daerah yang Tidak Melaksanakan Keterbukaaan Infomasi Publik

Wakil Ketua Komisi A DPRD Propinsi Jawa Timur Miftahul Ulum, mendesak Kepala Daerah memberikan teguran keras kepada bawahannya, yang tidak melaksanakan keterbukaan informasi public.

Ulum berpendapat, Kepala Daerah harusnya bisa lebih cerdas menangkap amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga kebijakan anggaran dan pembangunan yang bersumber dari uang rakyat bisa diawasi public. Saat ini menurut Ulum, bukan saatnya lagi menutup-nutupi informasi publik, sehingga pejabat tidak bisa lagi main mata dengan siapapun.

Ulum berharap insiden tertutupnya pengumuman paket penunjukan langsung yang terjadi di DPU BMSDA Jember tidak terulang lagi. Untuk itu mestinya Bupati sebagai pembina PNS di tingkat Kabupaten, berani memberikan teguran keras kepada bawahannya.

Lebih jauh ulum menjelaskan, karena sesuai Undang-Undang Gubernur merupakan Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, Komisi A DPRD Jawa Timur akan merekomendasikan kepada Gubernur, agar menegur Kepala Daerah yang masih menghambat akses informasi public.

(93 views)