Dana Progam Pendidikan Gratis Belum Dicairkan Sekolah Kesulitan Anggaran

Hingga pertengahan Maret ini belum ada kejelasan kapan dana Bantuan Operasional Sekolah ataupun anggaran Pendidikan Gratis yang bersumber dari APBD dicairkan. Akibatnya seluruh sekolah mengalami minus anggaran hingga Seratus Juta Rupiah lebih per lembaga.

 

Seperti diungkapkan kepala SMP Negeri 2 Ambulu Agus Siswanto, yang terpaksa setiap bulan cari pinjaman kesana kemari untuk menutupi biaya operasional sekolahnya. Menurut Agus, dengan jumlah murid 900 orang lebih, SMP Negeri 2 Ambulu harus mengeluarkan anggaran operasional yang cukup besar, mulai untuk kebutuhan listrik, gaji tenaga honorer, ATK dan biaya operasional lainnya. Sampai hari ini saja Agus mengaku sudah memiliki hutang hanpir 100 Juta Rupiah kepada koperasi dan pihak ketiga.

Agus berharap kondisi ini menjadi perhatian baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebab yang sampai hari ini belum ada kejelasan kapan akan dicairkan bukan hanya dana BOS, tetapi juga anggaran progam pendidikan gratis yang bersumber dari APBD senilai 25 Ribu Rupiah per siswa pertahun.

Kondisi ini dibenarkan ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Negeri Syaiful Bahri. Menurut Syaiful kesulitan anggaran seperti ini dialami oleh seluruh sekolah. Pihak sekolah bukan bermaksud menggerutu dengan kondisi tersebut, tetapi memang seperti inilah keadaan sekolah saat ini.

 

Syaiful berharap pemerintah segera mencairkan anggaran sekolah, khususnya yang berkaitan dengan biaya operasional. Syaiful tidak mempersoalkan jika anggaran proyek pembangunan belum bisa dicairkan, tetapi untuk anggaran operasional tidak bisa ditunda-tunda seperti ini.

Proses Belajar Mengajar, Ujian Tengah Semester dan Ujian Nasional semua sudah terjadwal. Sehingga agar anak didik tidak menjadi korban terkait masalah anggaran, mau tidak mau kepala sekolah harus cari pinjaman kepda pihak ketiga.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Jember Faida dalam 22 janji kerjanya mencanangkan progam pendidikam gratis. Sehingga pihak sekolah tidak diperbolehkan lagi menerima sumbangan orang tua siswa dengan alasan apapun. Sebagai kompensasinya, Pemkab dalam APBD mengalokadikan anggaran senilai 25 ribu rupiah per siswa pertahun, yang ternyata sampai hari ini belum juga dicairkan.

(92 views)