Wakil ketua DPRD Jember Ayub Junaedi minta Badan Perencanaan Jabatan dan Pangkat atau Baperjakat, untuk tidak menjerumuskan bupati. Hal ini disampaikan Ayub menyikapi banyaknya persoalan terkait mutasi dan pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Jember.

Dalam hearing antara baperjakat bersama Komisi A dan unsur pimpinan DPRD Jember Rabu siang, Ayub mempertanyakan masukan dan saran Baperjakat kepada bupati, hingga menimbulkan gejolak karena diduga banyak menabrak aturan perundang-undangan.

Ayub yakin bupati maupun wakil bupati tidak paham betul terkait aturan birokrasi kepegawaian, karena memang keduanya tidak berlatar belakang birokrat. Mestinya jika Baperjakat memberikan masukan yang benar kepada bupati, tentu keputusan yang dikeluarkan bupati tidak akan salah.

Sementara Plt kepala Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia Pemkab Jember Joko Santoso, membantah tudingan Baperjakat sengaja menjerumuskan bupati, dengan memberikan masukan yang salah. Menurut Joko keputusan bupati terkait mutasi dan pelantikan pejabat, sudah melalui rapat Baperjakat dengan mempertimbangkan semua aturan perundang-undangan.

(579 views)