Jember Hari Ini – Dua organisasi profesi wartawan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jember, mengeluhkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Hal itu terungkap saat rapat dengar pendapat antara organisasi profesi wartawan dengan Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Selasa siang.

Sekretaris AJI Jember, Sri Wahyunik, menilai, saat ini di sejumlah SKPD masih belum terbuka secara penuh terhadap media. Terbukti, ketika wartawan meminta sejumlah data, ada beberapa Kepala SKPD yang masih keberatan. Bahkan, ada yang berkilah, jika ingin mendapatkan data, harus ada izin resmi dari Bupati Jember. Padahal, yang diminta wartawan merupakan data publik, misalkan soal transparansi penggunaan anggaran.

Hal senada dikeluhkan Wakil Ketua PWI Jember, Arif Sugiartani. Menurut dia, hampir mayoritas di seluruh SKPD belum memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Padahal, keberadaan PPID merupakan amanah Undang-Undang yang harus dijalankan Pemkab Jember.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Jember, Ayub Junaidi, mengaku akan memasukkan sejumlah persoalan itu dalam rekomendasi DPRD Jember terhadap LKPJ Bupati Jember. (Win)

(833 views)