Karena kepala dinas pendidikan hanya mengutus kepala bidangnya untuk menghadiri undangan hearing, komisi d dprd jember akhirnya membatalkan hearing. sebab komisi d menilai materi yang akan dibahas sangat penting, sehingga harud dihadiri langsung oleh kepala dinas sebagai pengambil kebijakan.

Sekretaris Komisi D Dprd Jember Yuli Priyanto mengatakan, materi yang akan dibahas terkait rencana diberikannya dana bos untuk sma dan smk tahun 2014 mendatang. sehingga komisi d sebagai mitra dinas pendidikan merasa perlu tahu kebijakan lokal yang diambil oleh kepala dinas. sebab meski sudah mendapat dana bos, sma dan smk masih tetap diperkenankan menarik spp dari wali murid.

Namun kepala dinas pendidikan jember bambang hariono tidak hadir dalam hearing, tetapi mengutus kabid smp sma tatang prianggono. komisi d menilai kabid bukan pengambil kebijakan, sehingga percuma saja diajak membahas persoalan kebijakan yang bukan menjadi kewenangannya.

Sebelumnya komisi d juga sering membatalkan hearing karena kepala skpd tidak hadir. padahal materi pembahasan terkait kebijakan, yang tidak mungkin bisa diselesaikan oleh kepala bidang saat itu juga. bahkan komisi d sempat mengancam kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi, karena tidak menghadiri beberapa kali panggilan dewan, sehingga dinilai melecehkan lembaga dprd.

(921 views)