Lagi-lagi Data Badan Pusat Statistik dan Pemkab Jember tentang data rumah tangga miskin bertolak belakang. Jika BPS mengatakan jumlah rumah tangga miskin di Jember meningkat dibanding tahun sebelumnya, Bapekkab justru mengklaim rumah tangga miskin di Jember berkurang signifikan.

Kepala Seksi Sosial BPS Jember Lukman Hakim dalam hearing bersama Komisi D DPRD Jember Senin siang mengatakan, sesuai hasil sensus penduduk yang dilakukan BPS beberapa waktu lalu, jumlah keluarga miskin di jember meningkat dari 2 ratus ribu lebih tahun lalu menjadi 318 keluarga miskin tahun ini. Data tersebut menurut Lukman, sesuai dengan data yang dikirmkan BPS Jember kepada BPS Pusat.

Namun data yang disampaikan BPS dengan tegas dibantah oleh Kepala Bappekab Jember Mohammad Tamrin. Menurut Tamrin, beberapa waktu lalu dirinya menghadiri rapat koordinasi di Jakarta bersama dengan Kepala BPS Jember. Disana disampaikan, questioner yang dikirim ke pusat merupakan data mentah yang harus diolah lagi oleh TNP2K, atau Tim Nasional Progam Penanggulangan Kemiskinan. TNP2K ini masih berjanji akan melansir data kemiskinan bulan juni mendatang.

Seharusnya lanjut Tamrin, BPS tidak boleh melansir data tersebut seolah-olah data yang disampaikan merupakan data yang sudah valid. Padahal TNP2K sendiri yang berwenang melansir data, baru akan mengumumkan hasil pendataan angka kemiskinan bulan juni mendatang. apalagi data yang disampaikan BPS tidak by name by address, berbeda dengan data yang dimiliki Pemkab Jember.

Sementara Ketua Komisi D DPRD Jember Ayub Junaedi justru mengkritisi bappekab. Seharusnya Menurut Ayub, ketika BPS menyampaikan angka rumah tangga miskin di Jember meningkat, eksekutif tidak boleh tersinggung apalagi marah. Yang harus dilakukan lanjut ayub, data tersebut dijadikan bahan evaluasi. sebab jika memang benar meningkat, berarti ada yang salah dengan pembangunan dan progam pengentasan kemiskinan di jember, yang menghabiskan anggaran puluhan milyar rupiah.

Pemerintah Propinsi sendiri awal maret lalu sudah mengeluarkan data kemiskinan seluruh kabupaten di Jawa Timur. Dalam data tersebut Gubernur Jawa Timur Sukarwo menyatakan, Jember berada di posisi 22 dengan angka kemiskinan terbanyak. Artinya jauh lebih baik dibanding tahun lalu, dimana jember berada di urutan 10 besar. Bahkan dalam data tersebut menunjukkan rata-rata angka kemiskinan di Jawa Timur mencapai 15 persen lebih, tetapi jember masih berada di angka 13 persen lebih.

(1.335 views)