Fraksi Golkar DPRD Jember menggulirkan wacana penggunaan hak interpelasi, untuk menyikapi polemik soal mutasi pejabat, yang berdampak munculnya isu jual beli jabatan. Polemik ini harus segera diselesaikan karena sudah terjadi keresahan di kalangan pejabat Pemkab Jember.

Ketua Fraksi Golkar Yudi Hartono menjelaskan, di akhir masa jabatan Pj Bupati Jember Teddy Zarkasih, ada rencana dilakukannya mutasi pejabat. Kondisi ini menurut pengamatan Yudi, para pejabat mulai tidak tenang dalam melaksanakan pekerjaannya. Karena itu Yudi menilai isu mutasi yang mulai memanas ini harus segera diakhiri.

Untuk saat ini lanjut Yudi, memang baru Fraksi Golkar yang menyatakan keinginannya untuk menggunakan hak interpelasi. Tetapi dalam waktu dekat rencana penggunaan hak interpelasi ini akan dikomunikasikan kepada fraksi-fraksi lain, paling tidak anggota fraksi koalisi bisa sepaham dengan Fraksi Golkar.

Diberitakan sebelumnya, fraksi koalisi yang terdiri dari Fraksi Golkar, PDIP, FKNU, Annur dan PPP mendesak Pj Bupati Jember tidak melakukan mutasi pejabat, karena selain masa jabatannya di Jember akan segera berakhir, juga terkait keabsahan SK pengangkatan pj yang dinilai bisa menimbulkan persoalan hokum.

Meski demikian Pj Bupati Jember Teddy Zarkasih ketika dikonfirmasi mengatakan tetap akan menjalankan rencana mutasi, karena dirinya sudah mendapatkan ijin dari gubernur. Zarkasih mengatakan, dirinya berada di jember atas perintah gubenur. Selama Gubernur belum mencabut perintah dan menyuruhnya menghentikan proses mutasi, selama itu pula mutasi tetap akan dilakukan.

 

(1.123 views)