Satpol PP Pemkab Jember sampai hari ini mengalami kesulitan untuk melakukan penataan PKL. Selain karena para PKL ini beralasan masalah ekonomi, ada kalanya keberadaan PKL di jadikan komoditas politik oleh pihak tertentu. Demikian disampaikan Kasatpol PP Pemkab Jember Sunyoto kepada sejumlah wartawan.

Menurut Sunyoto, pihaknya sudah berkali-kali berupaya melakukan penataan terhadap PKL, khususnya yang berada di kawasan kota. Tetapi meski sudah diberikan sangsi tegas, mereka tetap saja kembali berjualan di tempat-tempat yang jelas-jelas dilarang. Bahkan ada beberapa diantaranya yang sempat menempati lokasi yang disiapkan, memaksa keluar dengan alasan kurang laku.

Satpol PP lanjut Sunyoto, kadang dibenturkan persoalan kemanusiaan dengan penegakan perda. Satu sisi PKL berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, disisi lain tugas Satpol PP menegakkan perda. Di tambah lagi di jadikannya PKL sebagai komoditas politik oleh pihak tertentu, semakin mempersulit upaya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP.

Pemkab Jember lanjut Sunyoto juga sudah berupaya memberikan fasiltas kepada PKL, agar mereka bersedia menertibkan dirinya sendiri. Tetapi nyatanya upaya tersebut tidak berhasil. Bahkan dirinya mendengar adanya jual beli lapak di kawasan samanhudi dan untung suropati, yang membuktikan bahwa PKL di nilai sebagai pekerjaan yang menjanjikan. Tidak heran jika kemudian saat ini sunyoto mengatakan jumlah PKL di jember meningkat drastis.

Lebih jauh Sunyoto menerangkan, saat ini yang bisa dilakukannya hanyalah melakukan pendekatan personal kepada PKL. Diberikan himbauan setiap hari agar mereka sadar, dan mau menertibkan dirinya sendiri. Kedepan Sunyoto berencana melakukan inventarisasi terhadap seluruh PKL yang ada di jember. Selanjutnya jika ada PKL baru, harus registrasi terlebih dahulu ke Satpol PP. Sehingga ijin yang akan diberikan sesuai dengan ketersediaan tempat.

(1.377 views)