Setelah sebelumnya PPP menolak bagi-bagi PC Tablet di DPRD Jember, kali ini PPP menolak dilakukannya workshop DPRD Jember yang rencananya dilakukan di bali awal mei ini. Jika dipaksakan untuk tetap berangkat, 3 orang Anggota DPRD Jember dari PPP menyatakan tidak akan ikut berangkat.

Ketua DPC PPP Jember Sunardi mengatakan, dirinya sepakat workshop dilakukan untuk meningkatkan kinerja DPRD Jember. Namun melihat kondisi saat ini, sangat tidak bijak jika DPRD Jember melakukan workshop diluar kota, dengan menggunakan uang rakyat.

Sunardi berpendapat, alangkah baiknya jika workshop dprd cukup dilakukan di jember saja. Selain bisa diketahui langsung oleh masyarakat dan media, workshop di dalam kota juga bisa menghemat pengeluaran anggaran. Setidaknya Sunardi memprediksi, bisa dilakukan efisiensi anggaran hingga 40 persen, yang bisa dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak.

Berbeda dengan Sunardi, Ketua Komisi D DPRD Jember Ayub Junaedi sepakat dilakukannya workshop untuk meningkatkan kinerja anggota dewan, meskipun harus dilakukan di luar kota. Sebab workshop dprd tidak menyalahi aturan, bahkan sudah diatur dalam tatib dan juga undang-undang.

Tetapi workshop DPRD Jember yang rencananya dilakukan di Bali 5 Mei mendatang, ditunda dan dipindah ke Jakarta. Sebab Workshop kali ini akan dilakukan dengan mengundang BPK dan KPK. Setelah dikoordinasikan oleh sekwan, BPK dan KPK tidak bersedia diundang keluar Jakarta. Karena materi workshop tersebut dinilai sangat penting khususnya terkait penganggaran, Anggota Dprd Jember yang akan berangkat ke Jakarta menemui BPK dan KPK.

Lebih jauh Ayub menjelaskan, jika PPP memboikot dan menolak untuk ikut serta dalam workshop tersebut, silahkan saja karena itu hak pribadi anggota PPP. Tetapi yang pasti, penolakan dari PPP tidak akan membatalkan rencana dilakukannya workshop DPRD Jember ke Jakarta.

(1.907 views)