Ketua Komisi A Minta Bupati Lakukan Mutasi Pegawai Sebelum Pembahasan APBD 2011

Ketua komisi A DPRD Jember Mohammad Jufreadi menilai mutasi pegawai di jajaran pemkab Jember merupakan sesuatu yang mutlak harus dilakukan oleh bupati. Tanpa dilakukannya mutasi Jufreadi khawatir pelayanan publik di kabupaten Jember tidak bisa berjalan maksimal.

Jufreadi berharap gerbong mutasi yang akan dilakukan oleh bupati tidak dinilai sebagai like and dislike terhadap seorang pejabat tertentu. Dalam sebuah organisasi mutasi merupakan hal yang wajar yang sangat perlu dilakukan untuk peningkatan kinerja.

Jufreadi menilai saat ini komisi A melihat setidaknya ada antara 5 sampai 7 kepala SKPD yang perlu dimutasi ke tempat yang baru. Bukan berarti kepala SKPD ini tidak mampu memimpin, tetapi kemampuannya lebih bermanfaat jika diletakkan di SKPD lain. Jufreadi berharap setidaknya bupati sudah melakukan gerbong mutasi sebelum pembahasan APBD 2011. Sehingga pejabat yang baru nantinya bisa mengikuti pembahasan APBD yang akan menjadi tanggung jawabnya tahun 2011 mendatang.

Sementara kepala Badan Kepegawaian Daerah pemkab Jember Miati Alvin ketika dikonfirmasi mengatakan, sejauh ini belum ada rencana pemkab Jember melakukan mutasi pejabat. Sebab hampir seluruh SKPD saat ini masih sibuk mengerjakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD untuk pembahasan APBD 2011 mendatang.

Meski demikian lanjut Miati Alvin, BKD saat ini sudah memiliki data yang sangat lengkap mengenai evaluasi kinerja PNS, sekaligus sejumlah usulan mutasi pegawai. Sehingga kapanpun Baperjakat akan melakukan mutasi BKD siap melaksanakannya.

Diberitakan sebelumnya sekkab Jember yang juga ketua Badan Perencanaan Jabatan Dan Pangkat atau Baperjakat Sugiarto mengatakan, kebijakan mutasi pegawai sebagai penyegaran dan peningkatan kinerja merupakan kewenangan penuh bupati.  Baperjakat sifatnya hanya memberikan saran dan masukan kepada bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian, tetapi Baperjakat tidak memiliki kewenangan untuk mengusulkan dilakukannya mutasi. Namun sejauh ini menurut Sugiarto belum pernah dilakukan rapat koordinasi terkait persoalan tersebut.

(821 views)
Tags: