Meski komisi C DPRD Jember tetap membebani perusahaan daerah perkebunan atau PDP agar tetap memenuhi pendapatan yang ditargetkan, ternyata pemkab Jember sendiri tidak akan memaksa PDP memenuhinya. Demikian disampaikan ketua panitia anggaran yang juga sekkab Jember Sugiarto.

Menurut Sugiarto, memang pemkab Jember sebelumnya menargetkan pendapatan PDP sebesar 12,5 milyar rupiah untuk tahun 2010. Tetapi dalam perjalanannya BPKP setelah melakukan audit, ternyata hanya menyatakan pendapatan PDP senilai 7,5 milyar rupiah. Sehingga Sugiarto sebagai ketua panitia anggaran mengikuti audit yang dilakukan BPKP sebagai auditor Negara.

Menurut Sugiarto, dirinya hanya bisa normatif mengikuti hasil audit BPKP. Jika ternyata kemudian DPRD melalui komisi C mengkritisi kinerja PDP, menurut Sugiarto sah-sah saja. Namun persoalan tersebut sudah diluar kewenangannya sebagai ketua panitia anggaran.

Diberitakan sebelumnya, komisi C DPRD Jember beberapa kali memanggil jajaran direksi PDP dan Bappekab Jember, karena PDP hanya mampu memperoleh pendapatan 7,5 milyar rupiah dari 12,5 milyar yang ditargetkan. Meski jajaran direksi beralasan penurunan pendapatan karena tidak stabilnya harga pasar dan kenaikan upah buruh, komisi C tetap bersikeras PDP harus mampu memenuhi pendapatan yang ditargetkan. Sebab dari hasil analisa Bappekab dan prediksi komisi C, PDP sangat mampu untuk memenuhi target tersebut.

(1.314 views)