Mencermati Rencana Gerbong Mutasi Pejabat

Belum lama ini santer dikabarkan gerbong mutasi pejabat di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Jember akan segera dilakukan. Tak hanya itu, isu yang beredar akan terjadi mutasi besar-besaran pada periode kedua kepepimpinan bupati MZA Djalal. Terkait persoalan tersebut, mungkinkah dalam waktu dekat akan terjadi gerbong mutasi besar-besaran? Kemudian bagaimana analisis pengamat terkait mutasi?

Proses mutasi pejabat merupakan suatu keniscayaan di organisasi pemerintahan. Hal ini dilakukan agar terjadi penyegaran dan meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan. Demikian Penjelasan Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat) Jember Sugiarto.

Menurutnya, proses mutasi pejabat di Lingkungan Pemkab Jember merupakan hak penuh bupati. Namun sejauh ini belum ada rapat koordinasi yang memperbincangkan terkait rencana mutasi.

Sesuai tupoksinya, Baperjakat sifatnya memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian daerah kabupaten dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah. Jadi kata Sugiarto, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengusulkan adanya mutasi.

Namun demikian Sugiarto memastikan gerbong mutasi di lingkungan Pemkab Jember tetap akan dilakukan. Sebab ada beberapa jabatan kosong dan akan ada pejabat yang memasuki masa pension.

Sugiarto membantah, jika pertimbangan mutasi seorang pejabat didasari kedekatan dengan bupati. Menurutnya, pertimbangan utama mutasi adalah profesionalisme serta sesuai dengan bidang.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jember Sumpomo menilai, proses mutasi di lingkungan Pemkab Jember harus segera di lakukan oleh bupati. Pasalnya ada beberapa pejabat yang saat ini sudah tidak mumpuni untuk memimpin SKPD.

Yang tak kalah pentingnya, pada saat sebelum melakukan proses mutasi, baperjakat dan bupati harus melakukan kajian mendalam terkait profil seseorang yang akan dipromosikan sebagai kepala SKPD. Jangan sampai lanjut sumpono, persoalan like and dislike, kemudian kedekatan emosional menjadi pertimbangan utama pada saat melakukan proses mutasi.

Secara terpisah, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Jember Anwar mengatakan, proses mutasi pejabat sangat ditentukan oleh kebijakan seorang kepala daerah. Pertimbangan utama yang harus dilakukan adalah menempatkan seseorang yang memiliki visi yang jelas, serta matang sesuai dengan bidangnya.

Jangan sampai proses mutasi mengedepankan persoalan like and dislike, serta hubungan kedekatan dengan bupati. Jika ini yang dijadikan pertimbangan, tentu akan membawa implikasi serius terhadap berjalannya roda pemerintahan kedepan.

Disinilah kemudian lanjut Anwar, lembaga Baperjakat dituntut lebih jeli lagi pada saat melakukan proses seleksi. Sehingga pada saat memberikan pertimbangan dan masukan kepada bupati, hasilnya lebih objektif dan sesuai dengan harapan masyarakat jember.

(755 views)
Tags: