PNS Dan Pemilu Kada

Kinerja dan Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjelang pelaksanaan pemilu kada, menjadi sorotan tajam berbagai pihak. Itu lantaran, muncul kekhawatiran akan ada pengerahan secara massal, untuk memilih salah satu calon bupati. Padahal sesuai undang-undang, Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus netral, maksudnya tidak berpihak kepada calon siapapun pada pelaksanaan pemilu kada. Terkait persoalan tersebut, adakah jaminan PNS akan tetap netral? Kemudian, bagaimana sekda menjamin tidak akan ada pengerahan PNS untuk memilih calon tertentu? Dan bagaimana pula, pansus menyikapi persoalan ini?

Sudah menjadi keharusan bagi Pegawai Negeri Sipil, untuk tetap bekerja profesional dan memberikan layan prima kepada masyarakat. Pasalnya dua hal tersebut merupakan tugas PNS. Demikian Ungkapan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jember, Sugiarto.

Menurut Mantan Kepala BKD Jember itu, untuk menjamin netralitas PNS, akan ada tim khusus, yang akan memantau kinerja PNS selama momentum pelaksanaan pemilu kada. Selain bertugas untuk memonitoring kinerja, tim itu akan melihat absensi.

Sejauh ini lanjut Sugiarto, pihaknya masih belum mendapatkan laporan, baik dari bawahannya maupun dari masyarakat, terkait keterlibatan PNS untuk mendukung calon tertentu. Jika memang masyarakat menemukan dugaan PNS yang tidak netral, untuk segera melaporkan kepada pihaknya.

Sugiarto berjanji, jika memang ada oknum PNS yang terbukti terlibat mendukung calon tertentu, maka pihaknya tidak akan segan untuk memberikan sanksi tegas sebagaimana undang-undang. Mulai dari teguran lisan, tulis bahkan pemecatan secara tidak hormat.

Tidak jauh berbeda dengan Sugiarto, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jember, Miati Alfin mengatakan, sesuai dengan surat edaran Menpan, seorang PNS harus bersikap profesional dan netral pada pelaksanaan pemilu kada.

Miati berjanji. sesuai dengan edaran menpan tersebut, apabila ditemukan PNS yang melanggar, dan terbukti bersalah, BKD tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi tegas.

Sementara itu Wakil Ketua Pansus Pemilu Kada DPRD Jember, Miftahul Ulum mengaku kawatir, jika PNS sudah tidak bersikap netral lagi, maka imbasnya pelayanan kepada masyarakat akan berkurang.

Sebab kata Ulum, pelayanan kepada masyarakat akan terkotak-kotak, dan cenderung akan mendahulukan ego masing- masing. Padahal seorang PNS harus menjadi pengayom masyarakat.

Selain itu Ulum berpendapat, semestinya netralitas seorang PNS tidak hanya dibatasi oleh atribut, waktu kampanye maupun jam kerja. Dimanapun dan kapanpun PNS berada, sudah menjadi keharusan bagi mereka untuk netral dan profesional.

Tidak jauh berbeda dengan Ulum, anggota pansus lainnya, Ayong Syahroni mewanti-wanti, agar semua PNS di lingkungan Pemkab Jember, tidak terlibat dukung mendukung calon tertentu pada moment pelaksanaan pemilu kada

Ayong berpendapat, sebaiknya semua PNS bekerja secara profesional, serta tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebab dua hal tersebut merupakan tugas pokok mereka. Ayong juga mensinyalir, beberapa kepala SKPD ada yang terlibat dukung mendukung kepada calon tertentu. Hal ini berdasarkan laporan dari masyarakat, meskipun ayong sendiri mengaku, masih akan melakukan kroscek kebenaran informasi tersebut.

(760 views)
Tags: