Persoalan pemerataan kualitas pendidikan di Kabupaten Jember, baik mengenai sumber daya manusia (SDM) tenaga pendidik, sumber belajar, maupun sarana prasana ternyata kurang maksimal. Terbukti, di beberapa wilayah khususnya di daerah pinggiran, masih terdapat beberapa persoalan, seperti kekurangan sdm tenaga pengajar, dan sarana prasana yang masih kurang memadai. Hal ini terungkap pada saat sidang paripurna rekomendasi DPRD Jember terhadap LKPJ bupati tahun anggaran 2009, dan akhir masa jabatan tahun 2005-2010. Terkait persoalan tersebut, mengapa hal ini masih saja terjadi? Bukankah anggaran terhadap pendidikan sangat besar? Bagaimana evaluasi dewan terhadap persoalan ini?
Hampir setiap pelaksanaan sidang paripurna, persoalan pendidikan di jember, selalu menjadi sorotan oleh wakil rakyat. Baik berkenaan dengan persoalan pungutan, maupun kualitas pendidikan. Menurut Anggota Komisi D DPRD Jember, Ayong Syahroni, berdasarkan evaluasi komisinya, pemerataan kualitas di bidang pendidikan, baik tenaga pendidik, maupun sarana dan prasarana ternyata belum maksimal.
Terbukti lanjut politisi PKS itu, di beberapa daerah pinggiran masih terdapat sekolah rusak, tenaga guru kurang memadai, serta semangat guru masih perlu di tingkatkan. Ayong khawatir, jika persoalan tersebut tidak segera diatasi, akan berpengaruh terhadap prestasi anak didik.
Untuk itulah, Komisi D melalu pansus LKPJ kemarin, merekomendasikan kepada bupati, untuk segera mengambil langkah-langkah strategis. Misalkan, menganggarkan tambahan insetif dari apbd.
Ayong berharap, agar persoalan ini tidak terjadi lagi di kemudian hari, paling tidak kata dia, dengan pemberian insentif tambahan, guru-guru lebih bersemangat lagi. Kemudian, pada saat proses penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), diharapkan memberikan porsi lebih, terhadap pengangkatan guru.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Jember, Ahmad Sudiono mengatakan, sejauh ini pihaknya sudah berusaha semaksimal mungkin, terhadap pemerataan akses pendidikan.
Ini bisa dilihat kata Ahmad, Dinas Pendidikan telah melaksanakan kebijakan SD-SMP satu atap, dengan membangun gedung di beberapa tempat. Harapannya, perserta didik yang berada di kawasan pinggiran, tidak lagi putus sekolah, lantaran jauh dari akses pendidikan.
Persoalan persebaran guru, menurut Ahmad, dirinya tidak bisa menutup mata, jika selama ini, Jember masih kekurangan tenaga pengajar. Berdasarkan hitungan dispendik, jember kekurangan guru sekitar 4 ribu. Untuk itulah lanjut ahmad, dirinya berharap, agar pada saat penerimaan CPNS, hendaknya mengutamakan pengangkatan guru. Agar nantinya kata dia, kesejahteraan guru bisa lebih terjamin.
Di konfirmasi terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jember, Sugiarto sebelumnya mengatakan, untuk tahun 2010 secara kasar sudah diketahui kebutuhan pegawai di jember sekitar 2 ribu orang.
Hanya saja lanjut Sugiarto, biasanya setiap tahun, jember hanya mendapatkan jatah sekitar 200 sampai 300. Dari jatah tersebut, 40 persen diantaranya akan dialokasikan untuk tenaga pengajar, sisanya dibagi untuk tenaga medis pertanian dan tenaga tehnis lainnya.
(2.263 views)