Hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) bupati jember, tahun anggaran 2009 dan akhir masa jabatan periode 2005-2010. Harapannya, dengan rekomendasi tersebut, Bupati Jember dapat memperbaiki beberapa kekurangan, serta melaksanakannya. Agar pada saat penyusunan RAPBD berikutnya, tidak muncul kesalahan yang sama. Terkait persoalan tersebut, bagaimana rekomendasi DPRD Jember terhadap LKPJ bupati, khususnya urusan wajib seperti pendidikan dan kesehatan? Kemudian, bagaimana evaluasi DPRD Jember terhadap kinerja bupati selama lima tahun?

Menurut Wakil Ketua DPRD Jember, Lukman Winarno, Rekomendasi dprd jember, merupakan hasil evaluasi terhadap konsisntensi pemkab jember, terhadap kinerjanya selama tahun 2009 dan akhir masa jabatan bupati periode 2005-2010.

Politisi PDIP itu menilai, khusus untuk urusan wajib, seperti pendidikan dan kesehatan, ternyata masih terdapat beberapa masalah. Pendidikan misalkan, jumlah guru ternyata masih kurang memadai, khususnya di daerah terpencil. Kemudian, belum optimalnya pelaksanaan SD dan SMP satu atap, lalu, masih adanya biaya-biaya yang lain, yang masih menyertai pelaksanaan ujian nasional, seperti biaya les dan try out.

Tidak hanya itu saja, pada saat proses penerimaan siswa baru, ternyata masih ditemui berbagai macam pungutan. Serta masih adanya pembebanan biaya, pada lembaga pendidikan yang tidak terkait langsung dengan pengembangan akademis.

Untuk itulah kata Lukman, DPRD Jember merekomendasikan kepada bupati, agar pemkab lebih memprioritaskan penerimaan pns dibidang pendidikan, lalu memberikan beasiswa kepada siswa tidak mampu, dan mengupayakan pendidikan gratis untuk pendidikan di usia wajib belajar.

Sedangkan untuk bidang kesehatan, menurut lukman, hingga hari ini masih terdapat keluhan dari masyarakat kurang mampu, tentang mahalnya biaya pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, serta masih terdapat keluarga miskin yang belum terlayani jamkesmas. Untuk itulah, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah, untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dan mendata kembali jumlah masyarakat miskin.

Menanggapi rekomendasi DPRD Jember, Kepala Dinas Pendidikan Jember, Achmad Sudiyono membantah jika biaya pendidikan di jember mahal. Menurut dia, biaya pendidikan di jember sudah sangat murah.

Terkait biaya tambahan sebelum pelaksanaan ujian nasional seperti les dan try out, menurut Ahmad, selama ini APBD Jember tidak pernah menganggarkan dana tersebut. Semoga saja untuk apbd tahun depan, biaya les dan try out, dibebankan kepada apbd jember. Sehingga lanjut ahmad, orang tua tidak lagi terbebani dengan berbagai macam biaya pendidikan.

Sementara Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Jember, Mohammad Hafidzi, mengaku kecewa terhadap pelaksanaan rapat paripurna. Itu lantaran, tidak ada satupun tokoh masyarakat dan ulama yang datang pada saat sidang. Kemudian, minimnya kepala desa lurah yang dating.

Hafidzi berpendapat, semestinya pada saat sidang paripurna rekomendasi dprd, semua pejabat pemerintah hadir, baik itu di tingkat desa maupun kabupaten. Agar, mereka semua paham seperti apa kekurangan kinerja pemerintah. Apalagi dewan juga mengevaluasi akhir masa jabatan bupati/ selama satu periode.

Hafidzi berharap, kejadian seperti itu tidak terulang untuk di masa yang akan dating. Sebab, sidang paripurna merupakan penentu masa depan 2,3 juta masyarakat jember.

(1.493 views)