Sebagai program pelayanan publik dan salah satu prioritas program pembangunan Jember, mau tidak mau, sektor kesehatan harus mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Mulai dari fasilitas, sampai ketersediaan tenaga medisnya. Apalagi dana yang dikeluarkan dari APBD Jember, jumlahnya tidak sedikit. Terkait persoalan tersebut, bagaimana ketersediaan tenaga kesehatan di Kabupaten Jember? Mungkinkah tenaga medis saat ini, mampu menangani pelayanan masyarakat?
Seperti yang diberitakan sebelumnya, berdasarkan data di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jember, untuk memenuhi tenaga di semua bidang, Kabupaten Jember sedikitnya membutuhkan sekitar 2000 lebih Pegawai Negeri Sipil.
Dari 2000 lebih tenaga, paling banyak dibutuhkan di empat sector. Yakni tenaga pendidikan, tenaga medis atau kesehatan, tenaga administrasi dan tenaga tehnis. Hanya saja sayangnya, seperti tahun-tahun sebelumnya, pengadaan untuk CPNS di Jember, tidak lebih dari tiga ratus orang.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember, dr Olong Fajri Maulana menjelaskan, tidak hanya Jember saja yang kekurangan tenaga medis. Namun secara nasional, semua wilayah di negeri ini masih membutuhkan tenaga medis.
Olong mencontohkan, untuk tenaga medis seperti bidan, di Jember, satu desa hanya mempunyai satu bidan. Sebenarnya, jika dihitung berdasarkan rasio jumlah penduduk, idealnya satu bidan hanya bisa mengcover 7500 penduduk, sedangkan untuk satu dokter menangani 30 ribu penduduk. Meski mengalami kekurangan lanjut Olong, sejauh ini tenaga medis baik di desa maupun di kecamatan, masih mampu memberikan pelayanan masyarakat.
Sementara Anggota Komisi D DPRD Jember, Ayong Syahroni menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi Komisi D, Tenaga Medis Di Jember memang masih mengalami kekurangan. Seperti di puskesmas kecamatan dan puskesmas pembantu.
Komisi D lanjut Ayong, akan terus mendorong Pemkab Jember, untuk melakukan rekrutmen tenaga medis, sebab, seperti di daerah pedesaan, idealnya bidan melayani paling tidak 7 ribu hingga 10 ribu masyarakat. Namun kenyatannya, satu desa hanya memiliki satu bidan.
Padahal kata Ayong, jumlah penduduk di masing-masing desa tidak sama. Belum lagi persoalan letak geografis desa, yang terkadang, jarak antara rumah bidan dengan penduduk sangat jauh.
Mengenai persoalan anggaran, menurut Politisi PKS itu, Komisi D akan mengusahakan pada saat perubahan anggaran. Sebab saat ini, APBD Jember Tahun 2010 telah berjalan, jadi tidak mungkin diambilkan darisitu.
Dikonfirmasi terpisah, Direktur Rumah Sakit Daerah (RSD) Subandi, dr Yuni Ermita menjelaskan, masyarakat tidak perlu kawatir, sebab, tenaga medis di RSD Subandi sudah mencukupi.
RSD Subandi lanjut Yuni, hanya membutuhkan tenaga medis dokter. Sebab, ada beberapa dokter umum yang ditarik ke tingkat struktural rumah sakit. Itupun kata dia, jumlahnya hanya 2 sampai 3 orang saja. Jadi, hal tersebut bukan kendala bagi pihaknya, untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat.
(1.563 views)