Aktivis mahasiswa pertanyakan klaim pemerintah kabupaten Jember yang menyebutkan bahwa kabupaten Jember bebas buta aksara. dalam aksi unjuk rasa memperingati hari perempuan internasional yang jatuh hari ini, PMII cabang Jember mendesak DPRD Jember menelusuri kebenaran klaim pemkab tersebut.

Perwakilan aktivis PMII yang ditemui anggota komisi D DPRD Jember membeberakan sejumlah fakta untuk membuktikan bahwa klaim pemkab Jember sama sekali tidak benar. Salah satunya ketika PMII melakukan investigasi di kecamatan Silo dan Jelbuk, terbukti progam penuntasan buta aksara yang dilakukan pemerintah 100 persen tidak berjalan efektif.

Ketua PMII cabang Jember Abdurrahman mendesak dewan melakukan pengecekan klain tersebut serta menuntut pemkab Jember melakukan klarifikasi dasar publikasi klaim ini. Sebab jika ternyata klaim tersebut terbukti tidak benar berarti pemkab telah melakukan kebohongan publik.

Ketua komisi D DPRD Jember Sunardi setelah mendengar pernyataan sikap PMII berjanji akan segera memanggil dinas terkait dalam hal ini dinas pendidikan untuk melakukan klarifikasi kebenaran klain tersebut. Bahkan Sunardi berjanji komisi D akan turun langsung kelapangan dengan melibatkan dinas pendidikan dan aktivis mahasiswa untuk membuktikan bahwa hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa benar adanya.

Sementara anggota komisi D yang juga ketua fraksi PDI Perjuangan Indonesia Raya Bukri meminta agar mahasiswa tidak serta merta menyalahkan pemerintah. Sebab pemerintah sudah berupaya menjalankan progam tersebut semaksimal mungkin, tetapi kita semua tahu antusiasme masyarakat untuk mengikuti progam tersebut sangat kecil. Apalagi masyarakat di usia 40 tahun keatas sangat sulit untuk diajak belajar.

Bukri justru meminta mahasiswa dalam menjalankan progam KKN tidak hanya bisa membuat tapal batas desa. Tetapi seharusnya mahasiswa dapat berperan aktif sebagai tutor untuk membantu menuntaskan buta aksara yang ternyata menurut mahasiswa sendiri masih banyak di temui di Jember.

(1.095 views)