Hari ini insan pers memperingati hari jadinya, dan setiap tanggal 9 Februari pula, salah satu organisasi profesi wartawan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memperingati ulang tahunnya. Tanggal 9 Februari tahun 2010, PWI memperingati ultahnya ke 64. Pada moment inilah, para wartawan dan media dimana ia bekerja, diharapkan mampu memberikan informasi yang lebih akurat, berimbang, serta mampu mencerdaskan masyarakat. Apalagi menjelang Pemilu Kada Jember, wartawan dituntut untuk memberikan informasi yang lebih objektif dan proporsional. Jika memang demikian persoalannya, pertanyaannya adalah, bagaimana komentar organisasi profesi wartawan di Hari Pers Nasional? Kemudian, bagaimana pula seharusnya sikap wartawan menjelang Pemilu Kada? Lalu, bagaimana komentar masyarakat?
Sebagai seorang professional, wartawan dituntut memberikan pemberitaan sesuai dengan undang-undang pers. Seperti tidak mengandung unsur S-A-R-A, akurat, berimbang, tidak ada unsur adu domba, serta mencerdaskan masyarakat.
Menurut Ketua Umum PWI Perwakilan Jember, Syamsul Hadi Irsyad, banyak keluhan dari masyarakat, terkait kompetensi seorang wartawan. Tidak sedikit wartawan yang tidak mempunyai kompetensi sebagai seorang jurnalis.
Akibatnya lanjut Syamsul, dari sisi pemberitaan, tidak sesuai dengan undang-undang pers dan kode etik. Sehingga banyak masyarakat yang dirugikan akibat pemberitannya. Untuk itulah, PWI akan menggagas sebuah standarisasi kompetensi seorang jurnalis, sehingga tidak semua masyarakat dengan mudahnya bisa menjadi seorang wartawan.
Syamsul menambahkan, sebagai pekerja professional, wartawan terikat dengan undang-undang, sehingga harus bekerja sesuai aturan tersebut. Profesi wartawan tidak jauh beda dengan advokat, dokter, yang sama-sama diatur oleh undang-undang. Syamsul berharap, di hari pers nasional ini, semua wartawan tetap bekerja dengan kode etik, serta memberikan informasi sesuai fakta tanpa mengada-ada.
Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jember, Zumrotun Solicha, berharap, menjelang Pemilu Kada Jember, penulisan berita harus tetap independen dan berpedoman kode etik jurnalistik.
Menurut Zika panggilan akrabnya, dirinya kawatir, jika wartawan tidak berpedoman kepada undang-undang pers dan kode etik, apalagi terlibat dukung mendukung, maka akan berdampak kepada pemberitaan, yang nantinya akan berpengaruh pula kepada opini di masyarakat.
Dijelaskan, terkait kesejahteraan seorang wartawan, AJI lanjut Zika, beberapa waktu lalu melakukan survey, hasilnya, masih banyak wartawan masih bekerja dengan gaji di bawah UMK Jember. Sehingga kata dia, hal tersebut berdampak kepada independensinya.
Berdasarkan hasil survey AJI, paling tidak seorang wartawan yang masih bujang, minimal digaji sebesar satu juta lima ratus ribu rupiah. Itu lantaran, profesi seorang wartawan penuh dengan resiko.
Wakil Ketua DPRD Jember, Miftahul Ulum berharap, keberadaan wartawan dapat memberikan pendidikan yang baik, serta informasi yang akurat, objektif, dan berimbang. Sehingga menurutnya, informasi yang diterima oleh masyarakat, benar bisa dipercaya.
Ulum menambahkan, dirinya juga berharap agar wartawan menjadi garda terdepan dalam penyampaian informasi berkaitan dengan pemilu kada. Kemudian, dapat menjaga kondusifitas jember, sebab menurutnya pemberitaan seorang wartawan, mempunyai faktor besar terhadap kondusifitas suatu daerah.
Tidak jauh beda dengan Ulum, Ketua KPU Kabupaten Jember, Ketty Tri Setyorini, juga menyampaikan pendapat yang sama. Menurut dia, jika ada sebuah peristiwa dan controversial, pemberitaanya harus berimbang.
Ketty melihat, selama ini masih ada beberapa Media Di Jember, yang pemberitannya kurang berimbang. Sehingga hal ini merugikan salah satu pihak. Untuk itulah, kedepan, wartawan sebagai ujung tombak media, yang mengetahui fakta di lapangan, harus menkofirmasikan kepada semua pihak yang berwenang, terkait pemberitaannya.
Apalagi lanjut Ketty, menjelang Pemilu Kada Jember, sangat rawan konflik. Jika pemberitaan di media tidak mengcover semua pihak, bukan tidak mungkin suasana di jember tidak akan kondusif.
(1.848 views)