Berawal dari menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, kelompok masyarakat anti korupsi di 14 kabupaten se Jawa Timur sepakat membentuk gabungan masyarakat anti tindak pidana korupsi yang dinamai Gema Tipikor Nusantara. Gebrakan paling awal yang akan dilakukan Gema Tipikor Nusantara, 1 Februari mendatang akan menggelar diskusi panel dengan nara sumber anggota Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Ketua pelaksana diskusi panel Bambang Irawan mengatakn, selama ini dirinya melihat penegakan hukum terutama terhadap kasus korupsi di Jember sangat tidak produktif jika dibandingkan dengan banyaknya temuan dugaan korupsi. Padahal elemen masyarakat yang menemukan dugaan korupsi tersebut sudah memberikan data awal kepada aparat penegak hukum, tetapi selalu dijawab dengan alasan syarat materialnya kurang lengkap.

Untuk itu lanjut Bambang, Gema Tipikor akan menggelar diskusi panel dengan menghadirkan anggota KPK, agar bisa ditemukan kesamaan pandangan. Diharapkan setelah KPK yang dinilai masih bisa dipercaya untuk pemberantasan korupsi bisa memberikan penjelasan bukti awal seperti apa yang dibutuhkan. Sehingga setelah semua terbuka lebar tidak akan muncul lagi kecuriagaan-kecurigaan kepada aparat penegak hukum tentang adanya permainan ataupun jual beli kasus.

Lebih jauh Bambang menerangkan, dalam diskusi panel tersebut juga akan dilihat kemungkinan pengambil alihan kasus dugaan korupsi oleh KPK. Sebab di beberapa daerah termasuk di Jember kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan kepala daerah selalu terbentur persoalan tidak adanya ijin presiden. Padahal Mahkamah Agung sudah mengeluarkan surat edaran bahwa ijin presiden tidak lagi diperlukan untuk melanjutkan proses hukum terhadap pejabat Negara.

(1.137 views)