Ketua komisi B DPRD Jember Anang Murwanto akan segera memanggil tim penataan PKL terkait aksi unjuk rasa puluhan PKL alun-alun Rabu sore. Anang menilai jika komunikasi antara tim penataan PKL dengan paguyuban PKL terbagun dengan baik, seharusnya kejadian seperti ini tidak perlu terjadi.
Menurut Anang, sebenarnya yang dituntut oleh para PKL hanya bersifat tehnis yang bisa dengan segera dipecahkan. Hanya saja persoalannya kurangnya komunikasi antara eksekutif dengan para PKL. Sehingga PKL yang akan memasukkan rombongnya ke areal mereka berjualan menjadi tertutup.
Anang berharap persoalan ini tidak terlalu lama dibiarkan. Dinas pekerjaan umum yang saat ini menangani renovasi alun-alun harus segera mengakomodir kepentingan PKL. Sebab PKL berada di areal tersebut tidak liar tetapi sudah mendapat ijin dari pemerintah daerah.
Sebelumnya puluhan PKL alun-alun menumpuk rombongnya di samping pendopo bupati, karena akibat renovasi trotoar alun-alun jalan yang biasanya mereka gunakan untuk jalan masuknya rombong ternyata ditutup. Sehingga mereka tidak bisa masuk dan menumpuk rombongnya di depan pendopo.
Menurut salah seorang PKL Slamet, dirinya tidak tahu siapa yang salah dalam hal ini. Sebab berdasarkan informasi yang diterimanya, kontraktor penggarap trotoar mengatakan sudah berkoordinasi dengan PKL. Padahal selama ini PKL tidak pernah diajak bicara apapun terkait rencana penutupan jalan.
Karena aksi para PKL ini sempat membuat macet jalan, Kasatpol PP Sunyoto memaksa para PKL untuk membubarkan diri. Sempat terjadi adu mulut antara Sunyoto dengan para PKL, karena Sunyoto mengancam akan membubarkan paksa jika PKL tidak segera membubarkan diri.
Para PKL kemudian bersedia membubarkan diri, setelah petugas berjanji akan menyediakan jalan malam harinya. Meski demikian karena para PKL memandang terlalu mepetnya waktu untuk berjualan, mereka semua memutuskan untuk pulang. Akibatnya para PKL mengaku rata-rata mengalami kerugian hingga 1 juta rupiah, karena makanan yang sudah terlanjut mereka masak tidak bisa dijual.
(957 views)