Akibat minimnya anggaran, KPUD Jember diperkirakan tidak akan melakukan sosialisasi pilkada seperti yang dilakukan saat pilpres dan pileg lalu. Diharapkan dengan tidak adanya sosialisasi ini partai politik maupun calon yang akan maju bisa membantu melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Demikian disampaikan humas KPUD Jember Gogot Cahyo Baskoro.

Menurut Gogot, untuk sementara pihaknya baru memploting anggaran untuk kebutuhan yang paling mendesak. Diantaranya honor PPK dan PPS serta pengadaan logistic. Sebab menurut Gogot dari total anggaran pilkada sekretariat KPUD Jember hanya mendapatkan 24 persen, sementara anggaran terbesar untuk jajaran penyelenggara di tingkat bawah.

Karena itu lanjut Gogot, KPUD Jember menilai sosialisasi meski dianggap penting masih bisa di pending karena anggaran didahulukan untuk keperluan yang lebih krusial. Untuk membantu proses sosialisasi, Gogot meminta kesediaan partai politik dan calon bupati serta wakil bupati untuk sosialisasi ke masyarakat. Yang terpenting lanjut Gogot, meski anggaran yang diberikan pemkab sangat minim proses pilkada sebagai amanat undang-undang harus terus berjalan.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPUD Jember mengajukan anggaran sebesar 53 milyar rupiah untuk pilkada Jember dengan asumsi berjalan dua putaran. Tetapi kemudian pemkab meminta KPUD memangkas anggaran yang masih bisa dipending, hingga ketemu angka 48 milyar rupiah.

Meski demikian pemkab ternyata mengajukan anggaran pemilu ke DPRD hanya 43 milyar. Itupun setelah melalui pembahasan badan anggaran, anggaran untuk pilkada hanya disetujui 34 milyar rupiah. Pemangkasan ini dilakukan menurut badan anggaran karena RSUD Subandi dan Bapenduk masih membutuhkan anggaran yang jauh lebih penting.

(1.248 views)