Harapan masyarakat miskin yang tidak terdata dalam jamkesmas non kuota untuk berobat gratis, sepertinya akan sulit terealisasi. Ini lantaran, Pemkab Jember hanya menganggarkan dana jamkesmas non kuota masih sangat minim. Sebut misalkan, RSUD Subandi Dijatah 3 Miliar Rupiah, Kemudian RSUD Balung 500 Juta Rupiah, Dan Rsud Kalisat Hanya 300 Juta Rupiah. Dana tersebut masih kalah jauh jika dibandingkan dengan belanja hibah yang mencapai 114 Miliar lebih. Tidak hanya itu, untuk RSUD Balung Dan Kalisat, jumlahnya masih kalah dengan anggaran alokasi dana desa, yang jumlahnya hampir 500 Juta rupiah. Terkait persoalan ini, bagaimana sikap wakil rakyat? lalu, bagaimana pula RSUD menyikapi anggaran ini? Lantas bagaimana komentar masyarakat?

Dana tersebut dipastikan tidak akan mencukupi kebutuhan masyarakat miskin non kuota, sebab berdasarkan pengalaman tahun lalu, sebut misalkan RSUD Subandi, selama kurun waktu satu tahun, kebutuhan untuk pasien maskin non kuota sebesar 10 miliar rupiah. Wakil Bupati Jember, Kusen Andalas, ketika dikonfirmasi sebelumnya membenarkan anggaran tersebut. Kusen mengakui jika anggaran tersebut masih minim, dan belum mencukupi. Untuk itulah lanjut Kusen, dirinya menghimbau kepada perangkat desa dan kecamatan, agar lebih selektif dan memperketat pengeluaran Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Kusen juga berjanji, dalam waktu dekat Pemkab Jember akan melakukan pendataan jumlah masyarakat miskin, sebab ternyata, jumlah kuota Jamkesmas lebih besar daripada jumlah masyarakat miskin. Itu artinya masih ada jatah yang belum diambil oleh Kabupaten Jember. Kusen berharap, pasca pendataan ulang nantinya, semua masyarakat miskin sudah tercover dalam program jamkesmas, sehingga maskin bisa berobat dengan gratis. Sementara itu, Wakil Direktur Umum Dan Keuangan RSUD Subandi, Damanhuri ketika dikonfirmasi enggan berkomentar banyak. Menurutnya, sejauh ini pihaknya masih melakukan penghitungan, terkait alokasi dana untuk jamkesmas non kuota. Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), Ayub Junaidi menyayangkan minimnya anggaran untuk jamkesmas non kuota. Padahal kata dia, persoalan kesehatan menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Ayub juga tidak habis pikir, mengapa alokasi belanja hibah justru lebih besar. Padahal kata dia, alokasi dana hibah hanya untuk tiga lembaga. Untuk itulah kata dia, pihaknya sudah memerintahkan kepada seluruh anggota FKB, agar betul-betul mencermati anggaran ini. FKB akan berusaha semaksimal mungkin, untuk mengurangi anggaran belanja hibah, untuk dialihkan kepada kebutuhan yang lebih mendesak, seperti kesehatan. Senada dengan Ayub, Koordinator Forum Komunikasi Anak Bangsa (FKAB), Suharyono menilai, melihat nota pengantar bupati tentang APBD, terlihat sekali bahwa anggaran terlalu banyak tersedot kepada kebutuhan yang tidak terlalu mendesak. Terbukti kata Suharyono, untuk alokasi dana jamkesmas non kuota, Pemkab Jember hanya menganggarkan dana 3 miliar rupiah, dahal kata dia,kebutuhan seperti RSUD Subandi selama satu tahun mencapai 10 Miliar Rupiah. Untuk itulah kata dia, dirinya berharap agar anggaran yang tidak terlalu penting, hendaknya dikurangi dan dialokasikan kepada kebutuhan masyarakat. Seperti pendidikan dan kesehatan.

(1.517 views)