Dinilai tidak respek atas kasus yang menimpa Muntik, TKW asal kecamatan Jombang yang tewas setelah disiksa majikannya di Malaysia, bupati Jember MZA Djalal merasa tersinggung. Hal ini disampaikan Jalal dalam sidang paripurna pandangan umum fraksi atas nota pengantar keuangan APBD Jember Selasa siang.

Menurut Jalal, perbedaan pandangan antar individu apalagi antara eksekutif dan legislatif merupakan hal yang wajar. Tetapi tuduhan yang disampaikan fraksi kebangkitan bangsa yang menyatakan bahwa dirinya sebagai bupati Jember tidak memperhatikan nasib Muntik yang meruapkan warga jember membuatnya kecewa.

Padahal sejak kasus Muntik mencuat di media, dirinya sudah memerintahkan kepala dinas tenaga kerja Mohammad Tamrin  mengusut dan mengurus kasus Muntik hingga tuntas. Menurut Jalal dinas tenaga kerja juga sudah berkoordinasi dengan semua pihak terkait, termasuk dengan atase pemerintah Indonesia di Malaysia. Jalal mengaku kaget ketika Fraksi Kebangkitan Bangsa menuduhnya tidak respek dalam kasus Muntik.

Sebelumnya dalam pandangan umum Fraksi Kebangkitan Bangsa yang di bacakan juru bicara Abdul Halim dalam sidang paripurna DPRD Jember, FKB menilai bupati tidak respek atas kematian Muntik yang merupakan warganya sendiri. FKB menyarankan agar kedepan bupati melakukan langkah strategis dengan berkoordinasi dengan pemprov dan pemerintah pusat untuk menangani persoalan TKI.

Ketua fraksi kebangkitan bangsa Ayub Junaedi mengatakan, seharusnya bupati tidak perlu emosi menanggapi kritikan dari fraksi-fraksi di DPRD. Sebab kritik yang dilontarkan sebenarnya agar kedepan pelayanan publik di Jember lebih baik dari sebelumnya.

Jika ada memang pemkab sudah merespon kasus yang menimpa Muntik dengan maksimal, seharusnya keluarga Muntik tidak perlu lagi meminta sumbangan ke DPRD Jember untuk sewa kendaraan saat akan menjemput jenasah korban. Tapi nyatanya anggota dewan “urunan” untuk membantu biaya sewa mobil bagi keluarga Muntik.

(1.333 views)