Indonesia Birocration Watch Rabu siang melaporkan kasus dugaan korupsi anggaran penutupan lokalisasi Puger akhir maret 2007 lalu senilai 700 juta rupiah lebih. Anggaran tersebut digunakan untuk pemulangan PSK dari luar kota, padahal pemkab tidak pernah memulangkan PSK dari luar kota.

Ketua IBW Jember Sudarsono mengatakan, pos anggaran penutupan lokalisasi Puger muncul dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP BKP tahun 2008 lalu. Tetapi dalam LHP tersebut bpk hanya menyatakan kesalahannya karena dikeluarkan mendahului perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga tidak muncul kerugian Negara.

Padahal setelah di cek di lapangan, ternyata karena takut PSK dari luar kota sudah pulang sendiri sebelum masa penutupan. Sehingga tim penutupan lokalisasi Puger tidak pernah menggunakan anggaran untuk pemulangan. Sudarsono menduga tim penutupan lokalisasi Puger menggunakan SPJ fiktif untuk mengelabui tim pemeriksa BPK.

Sementara mantan asisten II pemkab Jember yang juga ketua tim penutupan lokalisasi Puger Mohammad Fadallah saat dikonfirmasi per telfon mengakui ada anggaran senilai 700 juta rupiah, untuk pemulangan PSK asal luar kota. Menurut Fadalah, sebagai ketua tim dirinya hanya mengurusi soal kebijakan. Sementara untuk penggunaan anggaran menjadi tanggung jawab dinas sosial sebagai SKPD pemegang kuasa anggaran.

Yang jelas menurut Fadalah, atas dasar laporan dinas sosial sebagai pelaksana dilapangan, saat itu semua sudah beres. Dalam laporan sudah disertai SPJ yang lengkap. Namun jika kemudian ada dugaan penyelewengan anggaran, dinas sosial yang lebih tahu.

(1.220 views)