Mantan ketua komisi D DPRD Jember Miftahul Ulum secara gentle mengakui krisis anggaran yang terjadi di RSUD Subandi, karena kesalahan dalam proses penganggaran. Ulum berharap krisis anggaran untuk pelayanan kesehatan tidak lagi terjadi tahun 2010 mendatang.

Ulum menilai dalam proses penggaran tahun 2009, anggota dewan terlalu longgar dan lengah. Seharusnya untuk kebutuhan anggaran kesehatan didahulukan, sebelum menginjak ke penganggaran kebutuhan lain. Sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin tidak terganggu seperti saat ini. Padahal sudah jelas kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas.

Saat itu lanjut Ulum, eksekutif hanya memberikan anggaran sebesar 800 juta untuk operasional RSUD Subandi, dengan janji akan dianggarkan kembali dalam perubahan APBD 2009. Tapi nyatanya saat pembahasan P-APBD keuangan pemkab mengalami defisit 100 milyar rupiah, akibat adanya kenaikan gaji PNS dan pemberian gaji ke-13. Sehingga lagi-lagi masyarakat miskin yang dirugikan.

Diberitakan sebelumnya, karena sudah tidak mampu lagi menanggung biaya kesehatan masyarakat miskin diluar database Jamkesmas, saat ini RSUD Subandi Jember hanya menggratiskan biaya kamar. Sementara untuk biaya obat dan alat habis pakai pasien miskin tetap harus membayar.

Selain mengharuskan pasien miskin diluar Jamkesmas membayar biaya obat dan alat habis pakai, pihak RSUD juga memperketat penggunaan surat keterangan miskin dari desa. Sebab dari data RSUD, jumlah pengguna SKM 3 kali lipat Jamkesmas. Padahal pemkab sudah menyatakan bahwa di Jember tidak ada lagi keluarga miskin selain yang terdaftar dalam Jamkesmas.

(1.086 views)