Ternyata dunia pendidikan di Kabupaten Jember masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini terungkap pada saat GTZ, sebuah lembaga dari jerman yang bergerak dalam program pendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, melakukan survey di 10 sekolah di Kabupaten Jember. GTZ menemukan sepuluh fakta yang cukup mencengangkan. Fakta tersebut didapat dari pengaduan yang disampaikan masyarakat kepada sekolah. Mulai fasilitas sekolah yang kurang memadai, kemudian belum adanya transparansi RAPBS sekolah, serta sering berubahnya sistem PSB. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana sikap Pemkab Jember terhadap hasil survey ini? Lalu, bagaimana pula pandangan pengamat pendidikan terkait hasil survey GTZ? Serta, bagaimana pula komitmen sekolah untuk memperbaiki kualitas pelyanan pendidikan?
Survey yang diadakan oleh GTZ ini melibatkan 18 Ribu lebih responden yang terdiri dari orang tua dan murid. Dari 18 ribu lebih responden yang mengembalikan lembaran kuesioner mencapai 15 ribu lebih. Demikian ungkapan perwakilan GTZ, Hamim Wajdi.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap perbaikan Dunia Pendidikan Di Jember sangat besar. Dijelaskan, sebelum Kabupaten Jember, pihaknya sudah melakukan survey hal yang sama di 75 kabupaten kota seluruh Indonesia dan sudah diterapkan di 426 unit pelayanan public.
Hamim menambahkan, khusus di Kabupaten Jember, berdasarkan hasil survey pihaknya, pengaduan masyarakat paling banyak mengenai persoalan kamar mandi. disusul kemudian guru yang selalu sms-an pada saat jam pelajaran. Di samping itu lanjut Hamim, juga muncul persoalan belum adanya transparansi R-APBS Sekolah kepada wali murid, serta belum adanya kejelasan aturan sekolah gratis dari dinas pendidikan.
Lebih jauh Hamim menjelaskan, kedepan pihaknya akan terus memantau perkembangan di sekolah, khususnya yang telah dilakukan survey. Hamim ingin melihat, sejauh mana perubahan yang terjadi di sekolah tersebut.
Sementara itu Bupati Jember MZA Djalal, mengapresiasi hasil survey tersebut. Menurutnya, ini menandakan masih banyak persoalan yang harus ia benahi, khususnya di dunia pendidikan. Mengenai banyaknya keluhan masyarakat, tentang masih minimnya fasilitas yang ada di sekolah, Djalal berjanji akan menganggarkannya pada APBD tahun 2010 mendatang.
Tidak jauh beda dengan Djalal, Kepala Dinas Pendidikan Jember, Ahmad Sudiyono Mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi hasil survey tersebut. Ternyata kata dia, masih banyak PR yang harus ia kerjakan. Ahmad berjanji akan segera menindaklanjuti hasil survey tersebut. Dalam waktu dekat kata dia, pihaknya akan mengirimkan surat kepada sekolah, untuk segera melakukan perbaikan terutama persoalan pelayanan kepada masyarakat.
Ketika disinggung mengenai aduan masyarakat tentang sekolah gratis, menurut ahmad, pihaknya juga merasa kebingungan tentang aturan pemerintah, sebab aturan dari atas juga tidak jelas.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Komite Sekolah Orang Tua Dan Wali Murid Jember, Hakman Tumanggor mengatakan, seharusnya pihak sekolah malu kepada masyarakat, sebab pelayanannya masih belum maksimal. Padahal lanjut dia, biaya yang harus dikeluarkan oleh wali murid jumlahnya tidak sedikit.
Tumanggor menilai, seharusnya hasil survey tersebut tidak harus dipublikasikan, pasalnya, semua persoalan yang ada di sekolah cukup diselesaikan di internal sekolah. Jika persoalan ini sampai ke tangan bupati, justru menjadi sesuatu yang lucu. “Apa memang, seorang bupati harus mengurusi persoalan kamar mandi yang kotor, kemudian apa bupati harus menjaga setiap hari guru yang sering sms-an dan telfon di saat jam pelajaran.” Ungkapnya.
Lebih jauh Tumanggor menjelaskan, dirinya berharap agar persoalan ini segera diselesaikan, sebab jika ini terus berlanjut dirinya yakin, Wajah Dunia Pendidikan Jember, selamanya akan buram.
Di konfirmasi terpisah, Kepala Sekolah SMPN 3 Jember, Poniman menjelaskan, pasca penandatanganan janji dan rekomendasi perbaikan pelayanan pendidikan, di Aula Wahyawibawagraha kemarin, pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan seluruh elemen sekolah.
Poniman menambahkan, ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Pihaknya sudah memilah persoalan tersebut menjadi dua, diantaranya persoalan yang langsung ditangani oleh sekolah, misalkan kebersihan kamar mandi, komplain banyaknya guru yang sering sms-an, kemudian persoalan yang harus dibantu oleh pemerintah daerah, seperti kekurangan sarana dan prasarana.
Ketika disinggung mengenai persoalan transparansi R-APBS, menurut Poniman, sejak dirinya menjabat sebagai Kepala Sekolah Di SMPN 3 Jember sudah melakukan transparansi kepada orang tua. Pasca pembahasan di tingkatan sekolah dan komite sekolah, pihaknya langsung mengumumkan kepada masyarakat.
(1.370 views)