Forum LSM Jember mendesak bupati Jember memberhentikan tiga orang jajaran direksi PDP, karena dinilai tidak memiliki kredibilitas di bidang perkebunan. Forum LSM juga menuntut dilakukannya audit investigasi keuangan di PDP, yang dilakukan oleh kantor akuntan public.

Juru bicara forum LSM Jember Abdul Kadar mengatakan, audit perlu dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat. Sebab bagaimanapun juga PDP merupakan kekayaan daerah yang notabene milik rakyat bukan milik bupati.

Forum LSM lanjut Kadar, terus mendesak bupati untuk memberhentikan jajaran direksi PDP, dan menggantinya dengan orang baru yang lebih profesional melalui fit and protertes secara terbuka. Kadar curiga, bupati menempatkan orang-orang dekatnya hanya agar bisa mengontrol keuangan PDP. Indikasinya jelas, sangat tidak masuk akal setiap hektar lahan PDP, pertahun hanya mampu memberikan pemasukan 450 ribu rupiah.

Sementara anggota DPRD Jember Yuli Priyanto berpendapat, bisa saja sebuah jabatan dipegang oleh orang yang tidak menguasai bidangnya, tetapi pasti hasilnya tidak akan maksimal. Apalagi PDP menurut Yuli, bidang usaha yang sangat tehnis. Sama halnya dengan profesinya sebagai dokter, jangankan untuk mencari solusi, mendeteksi masalah saja tidak akan bias.

Yuli mengatakan, fraksi PKS akan sangat mendukung jika DPRD akan memanggil bupati, untuk menjelaskan alasannya menempatkan Sudarisman sebagai salah satu jajaran direksi PDP. Tapi jika hal ini sulit diwujudkan, minimal Sudarisman harus mampu mempresentasikan rencana kerjanya kepada DPRD, untuk menunjukkan penguasaannya dibidang perkebunan.

Diberitakan sebelumnya, bupati mengangkat mantan ketua KPUD Jember Sudarisman sebagai direktur tehnik dan produksi PDP. Pengangkatan Sudarisman ini menimbulkan kontroversi, karena banyak orang meragukan Sudarisman yang lulusan sastra, mampu memimpin divisi tehnik dan produksi perusahaan daerah perkebunan.

(2.031 views)