Akhirnya usulan anggaran RSUD Subandi untuk masyarakat miskin non kuota, sebesar 10 miliar rupiah tidak dianggarkan oleh Pemkab Jember. Itu artinya, bagi masyarakat miskin yang tidak terdata dalam jamkesmas, harus bersiap-siap menanggung biayanya sendiri. Jika memang demikian, yang menjadi pertanyaan sekarang, mengapa hal ini bisa terjadi? Kemudian, bagaimana komentar anggota terhadap keputusan ini? Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat mengenai keputusan ini?

Jika dibandingkan dengan hingar-bingar Bulan Berkunjung ke Jember, kondisi ini justru berbalik 180 derajat. Sebab, event tahunan milik pemkab ini banyak sekali dipenuhi dengan berbagai kegiatan super megah. Sebut misalkan, panjat pinang, kemudian, jember city carnival dan tarung bebas.

Dana yang dikeluarkan pun jumlahnya tidak sedikit, kabarnya event BBJ tahun ini dianggarkan sekitar 2 miliar rupiah.. Hal ini diungkapkan Koordinator Forum Komunikasi Anak Bangsa (FKAB), Suharyono.

Suharyono menambahkan, dirinya menyayangkan sikap Pemkab Jember yang tidak menganggarkan dana untuk pasien miskin non kuota. Padahal persoalan kesehatan, merupakan salah satu prioritas Pembangunan Pemkab Jember. Seharusnya kata dia, pemkab berusaha keras untuk mencarikan alternatif lain, karena ini berkaitan langsung dengan kebutuhan hajat orang banyak.

Untuk mengatasi persoalan ini, kedepan lanjut Suharyono, SK bupati tentang pelayanan surat keterangan miskin harus diterapkan dengan benar dan harus disosialisasikan hingga RT dan RW. Sehingga nantinya, semua masyarakat dibawah benar-benar mengetahui seperti apa kriteria orang miskin.

Lebih lanjut Suharyono menjelaskan, ada delapan indikator suatu keluarga bisa disebut miskin. Pertama, luas lantai rumah kurang dari 40 Meter persegi, kedua dinding rumah terbuat dari bambu atau tembok tanpa semen, ketiga jenis lantai rumah terbuat dari tanah atau semen, keempat penerangan rumah dari lampu teplok atau listrik saluran, kelima sumber air bersih dari sungai sumber atau sumur, keenam jumlah tabungan kurang dari 1 juta rupiah, tujuh tidak bekerja atau pekerja kasar dan terakhir tidak mempunyai jamban. Suharyono optimis, jika hal ini dilakukan dengan maksimal, persoalan pendataan masyarakat miskin akan bisa teratasi dengan maksimal.

Anggota Komisi D DPRD Jember, Agus Hadi Santoso menuturkan, semua SKPD tahun ini tidak akan ada kegiatan sama sekali, sebab sisa APBD tahun 2009 hanya 100 juta rupiah. Sedangkan untuk hasil efisiensi dan rasionalisasi diperuntukkan untuk menutupi sisa defisit kemarin.

Mengenai persoalan SKM ini kata Agus, pihaknya beberapa waktu lalu sudah menyarankan pihak rumah sakit untuk berkonsultasi dengan bupati. Kemudian, Komisi D menyarankan agar meminjam dulu kepada pihak ketiga, seperti pada tahun 2007 lalu.

Sementara itu, sebelumnya Bupati Jember, MZA Djalal menuturkan, pihaknya sudah berusaha keras untuk menganggarkan usulan rumah sakit. Hanya saja kata dia, karena keterbatasan anggaran di APBD, terpaksa usulan tersebut tidak bisa direalisasikan. Meski demikian, Djalal berjanji tetap akan mencarikan jalan keluar terkait persoalan ini.

Wakil direktur keuangan RSUD dr Subandi, Damanhuri ketika dikonfirmasi melalui telfon selulernya mengatakan, persoalan ini masih dibahas dengan bupati. Menurutnya, pihaknya tidak bisa langsung mengambil kebijakan terhadap persoalan ini, sebab bupati merupakan atasan mereka.

(1.079 views)