Bandara Noto Hadinegoro Jember dipastikan tidak akan bisa beroperasi tahun 2009 ini. Sebab pemkab Jember sudah memutuskan menunda penganggaran lapter senilai 11 milyar rupiah, akibat terjadinya defisit anggaran. Hal ini disampaikan Sekkab Jember Juwito usai rapat anggaran di DPRD Jember Senin siang.
Menurut Juwito, kenaikan gaji PNS, pemberian gaji ke-13 dan sejumlah progam yang membutuhkan sharing anggaran anatara pemerintah pusat dan daerah, membuat beban APBD Jember semakin berat. Jika tidak dilakukan efisiensi anggaran APBD Jember akan mengalami defisit yang cukup besar. Untuk itu sejumlah anggaran terpaksa di pending termasuk salah satunya anggaran untuk operasional lapter.
Juwito menerangkan, keputusan ini diambil karena sampai sejauh ini tim yang dibentuk dinas perhubungan belum mampu menemukan satupun maskapai yang bersedia mengoperasikan pesawatnya di Jember. Dan karena ada kebutuhan lain yang lebih mendesak terpaksa dana 11 milyar yang sedianya dipakai untuk sewa pesawat ditarik kembali.
Wakil ketua DPRD Jember Mahmud Sarjuyono menanggapi positif keputusan pemkab untuk menunda operasional lapter ini. Menurut Mahmud, operasional lapter memang perlu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Tetapi masih ada kebutuhan lain yang jauh lebih penting dari pada untuk sewa pesawat.
Selain itu lanjut Mahmud, beberapa bulan lalu dirinya sudah melakukan klarifikasi ke departemen perhubungan tentang status lapter Noto Hadinegoro. Dan yang mengejutkan, Dephub menyatakan lapter di Jember sejauh ini belum memiliki sertifikat layak untuk beroperasional. Padahal pihak eksekutif sebelumnya menyatakan bahwa lapter Noto Hadinegoro sudah mengantongi sertifikat layak untuk beroperasi.
Selain menunda operasional lapter, pemkab juga meningkatkan penadapatan perusahaan daerah perkebunan. Sebab setelah diaudit oleh BPKP, 55 persen dari net profit PDP harus masuk ke dalam PAD. Sehingga ada penambahan pendapatan sekitar 1,4 milyar rupiah. Dengan efisiensi anggaran ini diperkirakan pemkab Jember tidak lagi mengalami defiit anggaran, tetapi justru mengalami surplus 800 juta rupiah lebih. Sisa anggaran tersebut rencananya akan dipakai untuk anggaran rekrutmen CPNS sekitar 600 juta rupiah lebih. Dengan sisa anggaran yang hanya 200 juta, dipastikan tidak ada satupun SKPD di lingkungan pemkab Jember yang mendapatkan tambahan anggaran.
(1.289 views)